MANADO – Budidaya tanaman nilam kini menjadi sorotan utama dalam strategi penguatan ekonomi di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tanaman penghasil minyak atsiri tersebut, dengan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan. Namun, Gubernur Sulut menegaskan bahwa penanaman nilam tidak boleh dilakukan di lahan sawah.
“Tanaman nilam tidak boleh ditanam di lahan sawah karena akan menurunkan kualitas dan merusak ketahanan pangan. Maka kita arahkan agar petani mengembangkan nilam di lahan kering,” ujar Gubernur dalam sebuah pertemuan koordinasi.
Di sektor pertambangan rakyat, Pemprov Sulut mengambil langkah progresif dengan mendorong pembentukan koperasi pertambangan. Langkah ini bertujuan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara legal, terorganisir, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bank Indonesia diharapkan terus mengawal perdagangan antar-pulau serta menjaga stabilitas iklim investasi. Komitmen ini diperkuat dengan capaian investasi yang menggembirakan—sebesar Rp3,6 triliun yang tercatat masuk ke Sulut melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam bulan ini.
“Ini membuktikan bahwa investor semakin melirik Sulut sebagai tempat untuk membangun industri dan bisnis,” tambah Gubernur.
Dalam dialog terbuka bersama para pemangku kepentingan, seluruh peserta rapat menyatakan kesepakatan untuk bersinergi mendukung kebijakan nasional, termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7%–8% yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden.
Gubernur menegaskan, seluruh instansi vertikal—khususnya di sektor keuangan dan fiskal—akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Sulut yang inklusif dan berkelanjutan.