Jakarta – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Jumat (6/2), guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan melindungi petani dari praktik tengkulak.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, serta diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Brigjen Langgeng menyampaikan, evaluasi tahun 2025 menunjukkan Indonesia tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak. Rakor ini, kata dia, menjadi langkah konsolidasi strategi untuk capaian 2026.
Di sektor hulu, Polri memfasilitasi kelompok tani mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himbara. Skema ini telah berjalan di sejumlah daerah, termasuk Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, untuk membantu petani mendapatkan modal tanam dan perluasan lahan.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyatakan BRI menyiapkan plafon KUR Mikro Rp180 triliun pada 2026 untuk sektor pertanian, termasuk jagung.
Di sektor hilir, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pengadaan jagung Bulog 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jabar dan Kalsel, pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kg,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri menyatakan program ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, memperkuat pendampingan manajerial, serta memastikan petani mampu mengelola pembiayaan secara berkelanjutan. (Syil)
