Minahasa Utara, 15 April 2026 - Fakta mencengangkan terungkap di wilayah pesisir Likupang II. Sebanyak 73 persen nelayan tradisional masih bekerja tanpa standar keselamatan yang memadai. Kondisi ini mendorong mengambil langkah cepat melalui Program Pengembangan Desa Sehat (PkM-PPDS).
Program tersebut resmi diluncurkan di Balai Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Rabu (15/4), dengan melibatkan unsur pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Likupang Timur , Kepala Puskesmas Likupang , perwakilan direktur Poltekkes , serta Hukum Tua Likupang II .
Ketua pelaksana kegiatan, , menegaskan bahwa rendahnya penggunaan alat pelindung diri (APD) dan minimnya pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi persoalan utama yang mengancam keselamatan nelayan.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa. Ditambah lagi, kami menemukan masalah lain seperti sanitasi lingkungan yang belum layak, indikasi stunting, hingga kerentanan bencana di kawasan pesisir,” ujar Layuk.
Menjawab persoalan tersebut, program ini dirancang menyasar langsung akar masalah. Kegiatan meliputi pelatihan K3 nelayan, pembentukan kader Bantuan Hidup Dasar, edukasi sanitasi, pembangunan sarana percontohan, hingga penyaluran alat pelindung diri.
Tak hanya aspek keselamatan, intervensi juga menyentuh sektor ekonomi dan gizi keluarga. Pada hari pertama, para istri nelayan mendapatkan pelatihan pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah seperti bakso, nugget, dan sosis berbahan dasar ikan cakalang dan tuna.
Camat menilai program ini tepat sasaran karena berbasis kebutuhan riil masyarakat pesisir. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menciptakan dampak berkelanjutan.
“Ini langkah konkret yang bisa mendorong kemandirian ekonomi masyarakat nelayan, bukan sekadar kegiatan seremonial,” ujarnya.
Sementara itu, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Program Pengembangan Desa Sehat ini akan berlangsung hingga Juli 2026 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa lintas jurusan serta kolaborasi dengan Poltekkes Gorontalo. Pendanaan kegiatan bersumber dari Kementerian Kesehatan melalui DIPA Poltekkes Kemenkes Manado.
Melalui intervensi terpadu ini, diharapkan nelayan Likupang II tidak lagi bekerja dalam kondisi berisiko tinggi, sekaligus mendorong peningkatan kesehatan dan ekonomi keluarga di wilayah pesisir tersebut.
