Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Asiano Gammy Kawatu yang menyampaikan tentang pentingnya pengelolaan aset, yang dinilainya sama pentingnya dengan mengelola keuangan.
"Ini bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari kedua sisi. Karena itulah lahir Badan Keuangan dan Aset Daerah,” ungkap Kawatu.
Dirinya berharap, pengelolaan aset tidak lagi dinilai sebagai ‘anak tiri’, dilihat dari semua keperluan harus terpenuhi. Hal-hal klasik yang biasanya ditemukan dalam pemeriksaan, diharapkannya tidak lagi akan terulang.
“Kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari BPK Perwakilan Provinsi bahkan dari kementerian. Diharapkan setidaknya ada 70% yang bisa diserap dari materi sosialisasi kegiatan pada saat ini oleh kita sebagai aparatur negara, karena itu dinilai masih ada yang kurang dari kita dalam pengelolaan aset milik daerah,” jelasnya.
Sekprov menuturkan, nilai aset Pemprov Sulawesi Utara berada disekitaran Rp12,1 triliun, dengan nilai APBD yang hanya sebesar Rp4,1 triliun. Artinya, dari tahun ke tahun lebih banyak nilai aset yang dikelola dibandingkan dengan APBD.
"Kerena itu juga dibutuhkan kreatifitas dari setiap pengelola, mengingat kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat”, imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Aset BKAD Sulut Melky Matindas mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan BMD dan Sosialisasi E-BMD bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah mengingat masih adanya permasalahan dalam penyusunan BMD sesuai Permendagri 47 Tahun 2021.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasub Auditorat 1 BPK Perwakilan Sulut Aris Asmono, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Beligan Sembiring, Kepala BKAD Sulut Femmy Suluh, serta para pengelola aset daerah se-Provinsi Sulut.
(ELVIS/*)
