RATAHAN - Untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) mengadakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus melaunching aplikasi e-Office di Kantor Diskominfo SP, Rabu (19/7/2022).
Pada kesempatan itu, Sekda David Lalandos AP.MM mengatakan, penerapan e-Office sangat penting guna meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan daerah yang baik dan efisien.
“Saya berikan apresiasi atas inovasi Diskominfo SP karena sudah meluncurkan program e-Office sebagai bentuk adaptasi atas perubahan tren teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung percepatan transformasi digital,” kata Lalandos.
Lebih lanjut dikatakan Lalandos, dengan diterapkannya aplikasi e-Office maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan terpercaya.
Lulusan terbaik IPDN angkatan lima ini menjelaskan, berdasarkan monitoring dan evaluasi, SPBE Pemkab Mitra meraih predikat 1 di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 dengan nilai 2,46 (cukup). “Penilaian ini diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” ucap Lalandos.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo-SP Mitra, Silvia Eva Makaenas mengatakan, e-Office merupakan aplikasi pendukung operasional perkantoran yang diharapkan mampu menunjang tugas dan kerja pemerintah daerah. “e-office ini ialah salah satu bentuk pengembangan ekosistem SPBE untuk mempermudah dan mempercepat proses surat menyurat serta efisiensi waktu dan kertas,” kata Makaenas.
“Dengan adanya e-Office dapat memberikan kemudahan dalam proses layanan manajemen, perencanaan, pengelolaan serta kearsipan. Selain itu juga dapat memperluas pelacakan surat (tracker) serta mengurangi resiko kehilangan surat karena tersimpan di server,” tambahnya.
Makaenas juga mengungkapkan, penerapan SPBE via aplikasi e-Office ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah sebagai bagian perubahan yang sangat penting dalam program Reformasi Birokrasi.
“Ini demi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (***)
