Dalam sambutannya Praseno Hadi mengatakakan bahwa Bapak Wagub Steven Kandouw sebagai Ketua TKPD Provinsi Sulut memberikan apresiasi akan kehadiran segenap pejabat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara serta Pemerintah Kabupaten/kota untuk secara bersama-sama, bahu-membahu, Mapalus menanggulangi Kemiskinan ini.
"Memang kalau bicara Kemiskinan itu yang paling utama adalah tentu bicara soal data," ujar Praseno.
Praseno berharap dengan hasil yang telah disampaikan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dapat kiranya bersama-sama TKPD Kabupaten/kota untuk menghitung secara real data by name by adreas agar program dan kegiatan TKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersinergi serta real menyetu langsung serta menentukan dimana yang dapat dikategorikan Keluarga miskin ekstrem dan miskin biasa.
"Jadi kalau data ini tidak valid nanti akhirnya ada Kabupaten/Kota yang merasa keberatan, karena itu saya harap BPS Kabupaten Kota dapat duduk bersama TKPD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melihat hal ini untuk bersama saling bersinergi," urai Sekprov Praseno Hadi.
"Kalau memang ada data valid by name by adreas saya yakin target nol persen di tahun 2024 untuk penghapusan Kemiskinan ekstim di Sulawesi Utara bisa tercapai," beber Praseno.
Menurutnya Pemprov Sulut akan mendukung dan mewujudkan target yang diharapkan Presiden RI Djoko Widodo serta merupakan target yang juga merupakan harapan dari Pemerintah Kabupaten/kota.
Ditemui usai kegiatan ini Sekprov Praseno menuturkan bahwa kegiatan ini sangat strategis dimana melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/kota guna mewujudkan target Pemerintah Nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota agar penduduk miskin ekstrem di Sulut pada tahun 2024 betul-betul sudah tidak ada.
"Kondisi ekonomi nasional memang memprihatinkan namun Presiden, menteri keuangan dan bapak Gubernur telah membuat kebijakan baru dengan mengalokasikan 2 persen dari seluruh dana transfer yang dikirimkan itu untuk fokus pada penanggulangan kemiskinan dan antisipasi dampak inflasi dari kenaikan harga, dengan adanya program ini kami yakin dapat menjawab kemiskinan itu dan tidak akan melonjak bahkan dapat ditangani secara optimal," jelas Praseno
Sebelumnya Kaban Bappeda Sulut Ir. Jenny Karouw dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya pelaksanaan rakorev ini adalah
"untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan, mengidentifikasi permasalahan program penanggulangan kemiskinan, mempercepat komitmen serta sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan penghapusan Kemiskinan ekstim tahun 2024 kemudian memastikan ketercapaian target program dan anggaran untuk percepatan penghapusan Kemiskinan yang tepat sasaran serta menyepakati kebijakan strategis percepatan penghapusan Kemiskinan yang dituangkan dalam berita acara," jelasnya.
(ELVIS)
