Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem hukum daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).
Kegiatan strategis ini menjadi forum nasional untuk pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan kemudahan investasi dan pemantapan Asta Cita.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Vicktor Mailangkay, SH, MH, hadir bersama Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulut, Vionita Takarendehang Kuera, serta Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut. Dalam keterangannya, Mailangkay menegaskan pentingnya regulasi daerah yang selaras dengan kebutuhan zaman.
“Produk hukum daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen pembangunan yang harus adaptif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta dunia usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sulawesi Utara siap menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, sekaligus memastikan setiap aturan yang lahir benar-benar implementatif serta memberi dampak nyata.
Rakornas yang berlangsung tiga hari (26–28 Agustus 2025) ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk para gubernur, pimpinan DPRD, kepala biro hukum, dan pejabat kementerian terkait. Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi untuk mendukung iklim investasi.
Agenda utama Rakornas meliputi:
- Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham
- Diskusi panel lintas kementerian
- Pameran produk ekonomi kreatif daerah
- Apel bersama pemantapan pelaksanaan produk hukum daerah
Dalam sesi diskusi, para peserta membahas tantangan harmonisasi regulasi, efektivitas implementasi perda, hingga strategi peningkatan indeks kepatuhan hukum daerah.
Menutup keterlibatannya, Wakil Gubernur Mailangkay menyampaikan harapan agar Rakornas menjadi momentum lahirnya regulasi progresif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami membawa semangat perubahan dari Sulawesi Utara. Regulasi yang baik adalah pondasi bagi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan partisipasi aktif ini, Sulawesi Utara menegaskan diri sebagai daerah yang siap bertransformasi melalui produk hukum berkualitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendukung kemajuan ekonomi daerah.
