Minahasa – Smnc – Suasana Kantor Bupati Minahasa mendadak ramai pada Senin (01/09/2025) ketika puluhan warga Desa Kalasey II, Kecamatan Mandolang, datang menggelar aksi demo damai. Mereka datang bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan membawa satu suara bulat: meminta agar Ferdy Takser kembali menjabat sebagai Hukum Tua desa mereka.
Latar belakang aksi ini bermula dari mundurnya Ferdy Takser setelah lima bulan memimpin. Warga menilai, tekanan demi tekanan yang dialaminya membuat Ferdy harus mengambil langkah mundur. Namun, bagi masyarakat Kalasey II, Ferdy bukan hanya seorang pemimpin—ia dianggap sosok pemersatu, bijak, dan mampu merangkul semua pihak.
“Kami tidak mau lagi dipimpin Plt Hukum Tua yang otoriter. Kami butuh pemimpin seperti Pak Ferdy yang bisa menyatukan masyarakat Kalasey II,” tegas salah satu warga yang ikut aksi dengan lantang namun tetap tenang.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat respon langsung dari Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, yang didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekda Lynda Watania, dan jajaran pejabat Pemkab Minahasa. Robby menyampaikan bahwa suara rakyat adalah amanah yang tidak bisa diabaikan.
“Pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan langkah-langkah yang tepat. Kami minta warga tetap menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemerintah,” ujar Bupati dengan tegas.
Momen krusial terjadi ketika perwakilan warga dipersilakan masuk ke ruang kerja Bupati. Di hadapan mereka, Robby menyampaikan komitmennya: Ferdy Takser akan dikembalikan untuk melanjutkan tugas sebagai Hukum Tua Desa Kalasey II.
Sontak, janji itu menjadi kabar gembira bagi warga. Mereka pun meninggalkan Kantor Bupati Minahasa dengan tertib, membawa senyum lega karena aspirasi mereka akhirnya diakomodasi pemerintah.
Aksi ini berlangsung aman dan tertib berkat pengamanan ketat dari Polres Minahasa, Kodim 1302, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Demo damai Kalasey II pun tercatat sebagai bukti nyata bahwa suara rakyat bisa tersampaikan tanpa kekerasan, dan pemerintah pun bisa hadir sebagai penengah yang adil.
