MANADO — Sekretariat DPRD Sulut di Kairagi, jalan raya Manado–Bitung, Kamis (4/9/2025), dipenuhi massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan September Hitam (Geram). Aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Utara itu datang menyuarakan 17 poin tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, didampingi sejumlah anggota dewan yakni Amir Liputo, Louis Carl Schramm, Royke Roring, Hillary Tuwo, serta Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa.
Dalam pertemuan tersebut, Royke Anter menegaskan bahwa DPRD Sulut adalah rumah rakyat dan setiap aspirasi akan didengar serta dikawal sesuai mekanisme yang ada.
“Kami sangat menghargai semangat adik-adik mahasiswa. Apa yang disuarakan hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa dan daerah. DPRD Sulut siap menyalurkan serta memperjuangkan tuntutan ini ke jalur yang tepat,” ujar Anter di hadapan massa aksi.
Rombongan aksi sendiri mendapat pengawalan ketat dari Kapolres Manado, Irham Halid, beserta jajaran kepolisian, memastikan jalannya demonstrasi tetap aman dan tertib.
Adapun 17 tuntutan Geram mencakup isu strategis seperti evaluasi rezim Prabowo-Gibran, reformasi DPR-RI, penolakan militerisasi ruang sipil, desakan reformasi kepolisian, percepatan pengesahan RUU masyarakat adat, hingga penghentian kriminalisasi pembela HAM. Selain itu, mereka juga menyoroti isu lokal Sulut seperti penolakan reklamasi Manado Utara, perampasan lahan di Kalasey II, percepatan Ranpergub Disabilitas, serta penanganan kasus kekerasan seksual.
Dengan diterimanya 17 tuntutan tersebut, mahasiswa berharap DPRD Sulut benar-benar menindaklanjuti aspirasi mereka, bukan sekadar seremonial. Sementara itu, Royke Anter memastikan lembaga legislatif akan bertanggung jawab menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Demo yang berlangsung damai ini menjadi catatan penting: mahasiswa tetap menjadi kontrol kritis, sementara DPRD Sulut di bawah kepemimpinan Royke Anter menunjukkan kesediaan mendengar suara rakyat secara langsung.
