Manado – Sorotan tajam dialamatkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara, Deasy Paath.
Sekretaris Jenderal LSM Kibar Merdeka, Yohanes Missa, secara terbuka mendesak Gubernur Sulut untuk segera memeriksa bahkan mengganti Kadis PUPR yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawab jabatan.
Yohanes menilai kegagalan tersebut terlihat dari sejumlah proyek infrastruktur yang kualitasnya dipertanyakan, meski menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Ini bukan sekadar proyek rusak, tapi menyangkut tanggung jawab pejabat publik. Kadis PUPR harus mampu menjabarkan kebijakan pimpinan untuk membangun masyarakat dengan pekerjaan berkualitas dan bebas dari korupsi. Kalau tidak mampu, lebih baik diganti,” tegas Yohanes, Selasa (10/3/2026).
Ia menyoroti proyek pemeliharaan jalan Tatelu – Klabat – Danowudu dengan nomor kontrak 04/SPK/PB.TKD/APBD/VIII/2025 yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp558.476.114 dan dikerjakan oleh CV GAV Jaya Abadi. Namun menurut Yohanes, hasil pekerjaan proyek tersebut diduga dikerjakan asal jadi.
“Baru sekitar enam bulan selesai pemeliharaan, kondisi jalan sudah rusak berat. Ini sangat memalukan. Anggaran ratusan juta rupiah seolah terbuang percuma karena kualitas pekerjaan yang buruk,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR serta kegagalan pimpinan dinas dalam memastikan proyek pemerintah dikerjakan sesuai standar.
“Seorang pejabat negara harus menjaga marwah jabatan. Kalau proyek yang baru beberapa bulan sudah hancur, itu tanda ada yang tidak beres,” katanya.
Karena itu, LSM Kibar Merdeka mendesak Gubernur Sulawesi Utara segera melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR Sulut.
“Gubernur tidak boleh menutup mata. Jika terbukti gagal menjalankan tugas, Kadis PUPR sebaiknya diganti dengan pejabat yang lebih profesional dan berintegritas,” tegas Yohanes.
Ia juga meminta aparat pengawas internal pemerintah hingga aparat penegak hukum untuk menelusuri proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kadis PUPR Sulut Deasy Paath. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp, namun yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait persoalan tersebut.
