Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengambil langkah strategis dalam memperjuangkan harga jual dan kesejahteraan penambang rakyat di wilayahnya melalui penjajakan kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Pertemuan penting ini berlangsung di Jakarta pada Jumat, 10 April 2026, dan langsung diterima oleh Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto, guna membahas penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penyerapan hasil tambang oleh masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Gubernur Yulius menegaskan urgensi keterlibatan negara melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya memastikan harga jual hasil tambang rakyat yang transparan dan sesuai standar internasional, khususnya mengacu pada London Bullion Market Association (LBMA). “Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai layak, dengan mekanisme yang jelas dan adil,” tegasnya (Sulutnow.com, 2026).
Selain harga, kerja sama ini dirancang untuk memberikan dukungan teknis dan edukasi guna meningkatkan kapasitas penambang rakyat, menjamin kegiatan pertambangan yang lebih aman dan berkelanjutan. Gubernur Yulius berharap Antam dapat aktif berperan dalam pembelian hasil tambang serta pendampingan bagi para penambang agar mampu mengelola sumber daya secara optimal (Sulutnow.com, 2026).
Saat ini, pembahasan teknis kerja sama tengah berlangsung antara tim ahli Antam dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut. Hadir pula dalam pertemuan Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM), Dating Palembangan, beserta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan, menandai sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam proyek ini.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih adil dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat penambang rakyat, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan transparan (Sulutnow.com, 2026).
