Tak hanya meminta pemeriksaan terhadap status kawasan dan legalitas aktivitas pertambangan, masyarakat juga mendesak aparat melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas penambangan emas ilegal yang menyeret nama Rahman Salehe, anggota DPRD, yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Selain itu, warga turut meminta Satgas PPKH dan instansi terkait memeriksa dugaan kewajiban pajak dari aktivitas yang disebut-sebut berlangsung di kawasan tersebut. Masyarakat mempertanyakan adanya dugaan pajak yang tidak pernah dibayarkan dan meminta seluruh aliran pertanggungjawaban keuangan diperiksa secara transparan.
“Masyarakat ingin semuanya dibuka terang-benderang. Kalau memang ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tetapi kalau tidak terbukti, juga harus diumumkan secara terbuka,” ujar salah satu warga kepada wartawan.
Desakan itu muncul karena masyarakat menilai persoalan di Panang tidak lagi sekadar isu lokal, melainkan sudah menyangkut kepastian hukum, perlindungan kawasan hutan, serta potensi kerugian negara apabila ditemukan adanya pelanggaran aturan maupun kewajiban pajak.
Warga meminta pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen, dan objektif agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap dugaan aktivitas yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan hanya masyarakat kecil yang diperiksa. Semua pihak yang diduga terlibat juga harus diperiksa agar hukum benar-benar berdiri adil,” tambah warga lainnya.
Situasi di Panang kini menjadi perhatian luas masyarakat Boltim. Sejumlah pihak berharap aparat penegak hukum dan pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat guna meredam polemik yang terus berkembang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Satgas PPKH Kejaksaan Agung maupun klarifikasi dari Rahman Salehe terkait dugaan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.
Masyarakat menegaskan, mereka hanya menginginkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan penegakan aturan yang adil demi menjaga lingkungan serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat. (Sil)
