SANGIHE, SULAWESI UTARA — Ketika kobaran api melanda kawasan Gunung Awu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memilih bergerak cepat. Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. menginstruksikan penanganan terpadu sekaligus memastikan warga yang terdampak mendapat perhatian pemerintah.
Kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung sejak Sabtu (5/9/2026) itu menjadi perhatian serius Pemprov Sulut. Medan terjal, vegetasi kering, akses menuju lokasi yang sulit dan keterbatasan sumber air membuat upaya pengendalian api menghadapi tantangan berat.
Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlambat respons.
Pada Rabu (9/9/2026), Gubernur Yulius melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut di bawah pimpinan Kepala BPBD Adolf Tamengkel menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak kebakaran Gunung Awu.
Bantuan tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana.
Sehari sebelumnya, Yulius telah mengeluarkan instruksi tegas agar seluruh unsur terkait bergerak dalam satu koordinasi.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Saya minta seluruh jajaran bergerak cepat, terkoordinasi dan jangan bekerja sendiri-sendiri.”
Arahan itu menempatkan keselamatan warga sebagai garis terdepan penanganan Karhutla Gunung Awu.
Gubernur juga meminta titik api dipantau secara berkelanjutan dan langkah antisipasi segera dilakukan agar kebakaran tidak meluas ke kawasan perkebunan maupun permukiman.
Koordinasi melibatkan Pemprov Sulut, Pemkab Kepulauan Sangihe, BPBD, TNI-Polri, unsur kehutanan, pemadam kebakaran serta berbagai unsur pendukung lainnya.
Satu Data, Satu Komando
Pemerintah menyadari bahwa penanganan Gunung Awu tidak bisa dilakukan secara parsial.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si., menegaskan seluruh informasi lapangan harus diperbarui secara berkala dan menjadi dasar pengambilan keputusan.
Mulai dari titik api, luas kawasan terdampak, arah rambatan, kondisi cuaca, jumlah personel hingga kebutuhan peralatan harus berada dalam satu sistem informasi.
“Arahan Bapak Gubernur jelas: kita harus bergerak dengan satu data, satu komando dan satu gerak,” ujar Ringkuangan.
Pola tersebut sekaligus menjadi strategi untuk memastikan setiap sumber daya yang dikerahkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Apalagi, keterbatasan pemadaman melalui jalur darat membuat Pemkab Sangihe berharap dukungan lebih besar dari Pemprov Sulut dan BNPB, termasuk kemungkinan pemadaman melalui udara atau water bombing.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Yulius terkait kondisi terkini di Gunung Awu.
Keselamatan Warga Jadi Batas Utama
Penanganan tidak berhenti pada mengejar kobaran api.
Pemerintah juga memperkuat langkah agar api tidak menjalar ke perkebunan dan permukiman, memperhatikan keselamatan petugas, memperkuat sekat bakar serta mengantisipasi munculnya titik api baru.
Untuk mencegah risiko terhadap masyarakat, jalur pendakian Gunung Awu ditutup sementara. Tidak ada aktivitas pendakian hingga kondisi dinyatakan aman dan proses penanganan selesai.
Masyarakat juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta tidak memasuki kawasan yang terdampak.
Warga yang menemukan titik api baru diminta segera melaporkannya kepada petugas.
Di tengah situasi tersebut, pesan pemerintah kepada masyarakat Sangihe cukup jelas: negara tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi bencana.
“Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir, aparat bergerak, dan masyarakat harus ikut menjaga. Target kita jelas: api dikendalikan, masyarakat dilindungi, dan kawasan Gunung Awu kita selamatkan,” tegas Ringkuangan.
Gerak cepat Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus kini diarahkan pada satu tujuan: mengendalikan api, melindungi warga dan memastikan Sangihe menghadapi bencana ini dengan kekuatan pemerintah yang hadir secara nyata.
