BOLSEL – Dugaan pencurian, pengangkutan, dan perdagangan ilegal batu hitam di Desa Nunuka Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menuai sorotan. Polda Sulawesi Utara (Sulut) didesak segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk jalur distribusi hingga pembeli dan pemodal dari luar daerah.
Desakan tersebut menyusul keluhan sejumlah penambang terkait dugaan pengambilan material tanpa hak, permintaan sejumlah uang, hingga penjualan batu hitam kepada pihak lain yang diduga tidak melalui prosedur sebagaimana ketentuan hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber penambang, terdapat empat nama yang disebut perlu diklarifikasi dan ditelusuri keterangannya oleh aparat penegak hukum. Mereka masing-masing PN alias Piter Nasiki, HK alias Haras, P alias Pokol, dan NR alias Nofri.
Keempat nama tersebut disebut-sebut memiliki dugaan keterkaitan dengan aktivitas berbeda dalam rangkaian pengambilan hingga pemasaran material batu hitam. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui penyelidikan resmi.
Salah satu persoalan yang dikeluhkan penambang adalah dugaan pengambilan batu hitam menggunakan jasa ojek, kemudian material tersebut dibawa untuk dijual kepada pihak lain di luar wilayah pertambangan.
Nama HK alias Haras turut disebut oleh sumber dalam dugaan penjualan material campuran atau batu hitam berkualitas rusak yang disebut berasal dari kawasan Tonsile dan dibawa menuju Tolutu.
Sementara itu, PN alias Piter Nasiki dituding oleh sumber penambang kerap meminta sejumlah uang atau tarif kepada para penambang. Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar permintaan uang, pihak penerima, serta peruntukannya.
Adapun P alias Pokol dan NR alias Nofri disebut-sebut oleh sumber sebagai pihak yang diduga mencari calon pembeli maupun investor dari luar daerah untuk menyalurkan material batu hitam.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini tidak sekadar menyangkut perselisihan antarpelaku pertambangan. Dugaan pengambilan material tanpa hak, pungutan yang dipersoalkan, serta perdagangan mineral yang tidak memenuhi ketentuan perizinan harus ditelusuri secara menyeluruh.
Polda Sulut didesak tidak hanya memeriksa aktivitas di lokasi pertambangan, tetapi juga menelusuri seluruh mata rantai distribusi batu hitam tersebut.
Penyidik perlu memastikan asal-usul material, pihak yang mengambil dan mengangkut, lokasi penampungan, pembeli, bukti transaksi, hingga kemungkinan adanya pemodal dari luar daerah.
Penelusuran aliran uang dan hubungan antarpihak juga penting untuk memastikan apakah terdapat keterkaitan dalam aktivitas perdagangan yang dikeluhkan para penambang.
Selain itu, dugaan intimidasi, penganiayaan, maupun tindakan pemaksaan terhadap penambang perlu mendapat perhatian. Apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan, berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Pasal 161 juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang dipersyaratkan, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada status perizinan, asal-usul material, terpenuhinya unsur pidana, dan alat bukti yang sah.
Para penambang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan agar tidak dirugikan oleh praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Polda Sulut diharapkan segera menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Penyelidikan harus menjangkau siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan, tanpa memandang posisi maupun perannya dalam rantai perdagangan.
Publik kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang mengambil material, siapa yang mengatur pengangkutan, siapa pembelinya, dan apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dipersoalkan tersebut.
Jika memang ditemukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan hingga tuntas. Sebaliknya, jika tudingan tidak terbukti, hasil penyelidikan juga harus memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang disebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari PN alias Piter Nasiki, HK alias Haras, P alias Pokol, dan NR alias Nofri. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi klarifikasi dan hak jawab seluruh pihak terkait.
Seluruh nama yang disebut masih sebatas pihak yang muncul dalam keterangan sumber dan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Ttam)
