MANADO – Persoalan kepemilikan lahan di wilayah Desa Tikela, yang berbatasan dengan Kelurahan Paal Empat, Kota Manado, kembali menjadi perhatian. Warga meminta kejelasan tapal batas wilayah sekaligus penyelesaian persoalan administrasi pertanahan yang diduga berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 773 atas nama Frans Efraim Wuisan.
Dalam upaya mencari solusi, pihak masyarakat bersama tim Pinkan Francisca Manoppo Law Office berupaya saling membantu dengan cara menelusuri dokumen pertanahan, termasuk surat ukur dan dokumen geotek yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Persoalan ini berawal dari klaim penguasaan tanah oleh masyarakat yang disebut telah berlangsung sejak 1985. Bahkan, warga dikabarkan telah mengantongi surat ukur dari Kelurahan Tikala Baru sebagai salah satu dokumen pendukung riwayat penguasaan lahan dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan
Namun, muncul persoalan setelah terdapat dokumen sertifikat induk Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, yang diterbitkan pada tahun 2005. Dokumen tersebut disebut berkaitan dengan lahan yang selama ini diklaim dan telah dikuasai masyarakat sejak puluhan tahun sebelumnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat putusan pengadilan pada 1989 dengan amar N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard atau gugatan tidak dapat diterima). Sementara itu, dalam dokumen pertanahan tahun 2005, disebut tidak terdapat perubahan ukuran, yang diduga berkaitan dengan perubahan posisi setelah pembangunan jembatan.
Selain itu, muncul informasi mengenai perubahan nama dari Dina Kawatu menjadi Frans Efraim Wuisan dalam dokumen kepemilikan. Perubahan tersebut turut dipertanyakan dan memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam proses administrasi pertanahan.
Warga juga mempertanyakan keberadaan nama pemegang hak dalam register Desa Sawangan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah desa Sawangan, nama tersebut disebut tidak ditemukan dalam register desa sawangan sebagaimana yang menjadi alas hak dari pemegang shm 773 sawangan yang mereka telusuri.
Persoalan lainnya menyangkut SHM Nomor 773 tahun 2005atas nama Frans Wuisan. Sertifikat tersebut seharusnya masih menggunakan administrasi wilayah Kota Manado sebelum adanya pemekaran wilayah pada Tahun 2008.
Atas sejumlah kejanggalan yang dipersoalkan tersebut, muncul dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa dalam proses penerbitan sertifikat. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak terkait.
Warga berharap BPN, pemerintah daerah, serta instansi berwenang dapat turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap riwayat tanah, keabsahan dokumen, proses penerbitan SHM Nomor 773, serta kejelasan batas administrasi antara Desa Tikela dan wilayah Kota Manado.
Masyarakat menegaskan, penyelesaian persoalan ini penting agar hak warga yang telah menguasai dan menempati lahan sejak 1985 mendapatkan kepastian hukum.
Warga juga berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara transparan, dengan mengedepankan bukti administrasi, riwayat penguasaan tanah, serta ketentuan hukum yang berlaku.
