KOTAMOBAGU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Kotamobagu mendorong penguatan sinergi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) guna menciptakan iklim jurnalistik yang profesional, sekaligus memastikan setiap persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan diselesaikan sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketua PWI Kota Kotamobagu, Konni Balamba, mengatakan pers dan kepolisian memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, hubungan kedua institusi perlu dibangun atas dasar kemitraan, komunikasi, dan saling menghormati tugas serta kewenangan masing-masing.
“Kami memandang kepolisian sebagai mitra strategis pers dalam menjaga kepentingan masyarakat. Karena itu, apabila terdapat laporan yang berkaitan dengan pemberitaan, kami berharap penyelesaiannya mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan mekanisme hukum yang tepat,” ujar Konni.
Menurutnya, sinergi antara pers dan kepolisian tidak sekadar berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menyangkut pemahaman bersama mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Konni menjelaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, serta pengaduan kepada Dewan Pers.
Ia juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 19 Januari 2026. Menurutnya, putusan tersebut mempertegas perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah.
Putusan itu, lanjut Konni, juga memberikan penegasan mengenai penerapan sanksi pidana maupun perdata terhadap persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik, dengan mengutamakan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers.
“Harapan kami, ketika ada masyarakat yang keberatan terhadap karya jurnalistik, laporan tersebut dapat ditelaah secara proporsional dengan mengedepankan mekanisme UU Pers. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh keadilan tetap terlindungi, sementara kemerdekaan pers juga terjamin,” jelasnya.
PWI Kota Kotamobagu berharap komunikasi dan koordinasi dengan Polda Sulut dapat terus diperkuat. Dengan pemahaman yang sama terhadap regulasi pers, setiap persoalan pemberitaan diharapkan dapat ditangani secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Tam)
