MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memberikan penjelasan terkait perjalanan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), bersama keluarga ke Israel yang menjadi sorotan publik.
Melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut, Denny Mangala, pemerintah daerah menegaskan bahwa perjalanan tersebut merupakan agenda keluarga yang telah direncanakan sejak lama, bukan perjalanan dinas ataupun kegiatan pemerintahan.
Denny memastikan seluruh biaya perjalanan menggunakan dana pribadi dan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara.
"Perjalanan ini sudah direncanakan sejak lama. Ini merupakan perjalanan keluarga, bukan dalam rangka kerja. Seluruh pembiayaan menggunakan dana pribadi, bukan APBD," jelas Mangala.
Ia juga menjelaskan bahwa keberangkatan Gubernur YSK ke luar negeri telah mengikuti prosedur dan mekanisme perizinan yang berlaku. Sesuai ketentuan, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk perjalanan tersebut, izin dimaksud disebut telah diperoleh.
Terkait keberlangsungan pemerintahan, Denny menegaskan bahwa keberadaan gubernur di luar negeri tidak menghambat jalannya roda pemerintahan di Sulawesi Utara.
Menurutnya, Gubernur YSK tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan memantau perkembangan pemerintahan serta memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah.
"Walaupun berada di luar negeri, gubernur tetap memonitor dan memberikan arahan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.
Denny turut menjelaskan keikutsertaan sejumlah kepala perangkat daerah dalam perjalanan tersebut. Ia menegaskan, biaya perjalanan mereka juga menggunakan dana pribadi, bukan anggaran pemerintah.
Sementara itu, untuk memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan program kerja tetap berjalan, masing-masing perangkat daerah telah mengatur penunjukan Pelaksana Harian (Plh) selama pejabat bersangkutan berada di luar daerah.
Dengan mekanisme tersebut, Pemprov Sulut memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
"Intinya, pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Tidak ada halangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama gubernur berada di luar negeri," tegasnya.
Pemprov Sulut berharap penjelasan tersebut dapat memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait perjalanan Gubernur YSK ke Israel.
Penjelasan Denny mencakup tiga hal utama yang menjadi perhatian publik, yakni sumber pembiayaan perjalanan, prosedur perizinan, dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan selama gubernur berada di luar negeri.
