Senator Ir Stefanus BAN Liow MAP
Jakarta, Swaramanadonews.co,- Anggota Komite II DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP meminta kepastian Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi untuk mengatasi permasalahan ketersedian dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Hal ini dikatakan SBANL saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan RI di Ruang Rapat Majapahit Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Senin (21/3).
"Negara jangan kalah dengan spekulan atau mafia, termasuk membuat kelangkaan kemahalan minyak goreng serta barang kebutuhan pokok lainnya yang sering sulit seperti pupuk, bawang merah dan bawang putih," tegas Senator SBANL sapaan Anggota DPD RI Dapil Sulut ini.
Meski demikian, ia (SBANL,red) menyampaikan Negara wajib hadir dan bertindak tegas untuk kenyamanan, kegelisahan dan kesejahteraan rakyat.
Terkait masalah minyak goreng, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi mengakui bahwa harga internasional yang mendadak meningkat tentu mengganggu titik keseimbangan yang sudah tercipta.
Diungkapkan Lutfi, sifat manusia yang rakus dan jahat akan diserahkan kepada pihak kepolisian, dimana mafia minyak goreng akan ditetapkan dalam 1-2 hari ini.
Selain itu, menurut Senator SBANL, dalam raker yang berlangsung dua jam dipimpin Ketua Yorrys Raweyai dan Wakil Ketua Lukky Semen Komite II DPD RI merekomendasi peningkatan kolaborasi dan sinergitas Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian RI untuk membentuk Unit Intelligent Economy guna mencegah dan memberantas rent-seeking di sektor perdagangan.
"Bukan hanya masalah minyak goreng saja, tetapi disemua sektor perdagangan, terjadi kelangkaan dan kemahalan pupuk," beber Senator SBANL.
Terpisah, usai Raker dengan Mendag, dilanjutkan Jam 14.00-16.00 Wita Raker Komite II DPD RI dengan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri didampingi Sekjen Susyanto, Deputi Carlo Tewu dan Staf Khusus Menteri BUMN.
Dalam kesempatan tanya jawab yang dipandu Wakil Ketua I Komite II Dr. Ir. Abdullah Puteh, Senator Stefanus Liow meminta BUMN untuk terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR, Platform Pasar Digital (PaDi) UMKM, keberpihakan UMKM di Sulawesi Utara. (***)
