SMNC - KPK Independen mendesak Polda Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengusut tuntas dugaan mafia tanah dan pencucian uang dalam kasus tambang ilegal seluas 16 hektar di Desa Lanut, Boltim. Ketua Umum DPP KPK Independen, Mardony Rangkuti Anyer, menuding lahan tersebut dikuasai oleh Lukas, seorang warga yang diduga memiliki dua KTP palsu, dan dikontrol oleh Lucky Suwardjo dan Johni Mailool. Mardony menduga lahan dibeli dengan dana korupsi yang mengalir dari Angin Prayitno Aji hingga Untung Agustanto, dengan Lukas memanfaatkan KTP palsu atas nama Deden Suhendar.
Meskipun laporan telah dilayangkan ke Polda Sulut, aktivitas tambang tetap berjalan. KPK Independen mencurigai adanya konspirasi yang melibatkan oknum aparat. Lembaga ini mengecam lemahnya tindakan Kejaksaan dan Polri dalam menindak kasus ini, dan meminta transparansi penuh dari APH. Mardony menekankan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Jika dibiarkan, mafia tanah akan semakin merajalela.
KPK Independen mendesak Polda Sulut untuk:
Mengusut aliran dana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Lukas dan rekan-rekannya.
Memeriksa keabsahan KTP ganda milik Lukas.
Menghentikan sementara aktivitas tambang ilegal di Desa Lanut.
Mengungkap keterlibatan oknum aparat dalam konspirasi tersebut.
Ketidakhadiran respons resmi dari Polda Sulut hingga kini menjadi sorotan publik, terutama karena kasus ini terjadi di tahun pertama pemerintahan Prabowo yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Nasib lahan 16 hektar di Boltim kini bergantung pada keseriusan APH dalam memutus mata rantai mafia tanah dan pencucian uang. (*)
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
