MANADO — Genap 100 hari kerja, duet Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory) mulai menuai kritik. Salah satunya datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang menilai belum terlihat gebrakan nyata di lapangan.
Namun, kritik itu langsung ditanggapi tegas oleh Ketua Kita Prabowo (KIPRA) Sulut, Berty Togas. Ia membela pemerintah provinsi dengan menyebut bahwa kerja pemerintahan tak melulu terlihat di permukaan.
“Kalau kelihatannya hanya rapat dan seremoni, itu bukan basa-basi. Di balik layar, mereka bekerja dari pagi sampai dini hari,” ujar Berty, Selasa (10/6/2025).
Jawaban dengan Data, Bukan Retorika
KIPRA Sulut menyampaikan sejumlah capaian nyata selama 100 hari pertama. Di antaranya adalah efisiensi anggaran yang bukan sekadar pemotongan, tapi dialihkan untuk program strategis seperti ketahanan pangan.
Sulut tercatat sebagai satu-satunya provinsi yang mengembalikan anggaran efisiensi demi memperkuat swasembada pangan. Program ini dijalankan melalui pembukaan lahan padi dan pembangunan irigasi di Bolaang Mongondow Raya serta sebagian Minahasa.
Selain itu, sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan pendidikan juga sedang dibenahi dari sisi regulasi, dengan melibatkan pemerintah pusat.
“Makanya jangan heran kalau belakangan ini banyak menteri datang ke Sulut,” kata Berty.
Kerja Cepat, Tapi Tetap Sesuai Aturan
Menurut KIPRA, YSK-Victory sedang berlari cepat, namun tetap dalam koridor hukum. Salah satu buktinya adalah pembahasan tata ruang bersama DPRD yang menjadi fondasi untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.
“Masalah jalan rusak itu kompleks, karena kewenangannya terbagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” jelas Berty.
Ia juga menegaskan bahwa membandingkan Sulut dengan provinsi lain seperti Jawa Barat atau Maluku Utara tidaklah relevan.
“Setiap daerah punya karakter dan tantangan masing-masing. Mari adu data, bukan asumsi,” tegasnya.
Menyiapkan Langkah Panjang: RPJMD 2025–2030
Saat ini, fokus pemerintah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 dengan visi “Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Perencanaan dilakukan bersama Bappeda dan instansi terkait, serta diselaraskan dengan program prioritas nasional.
“100 hari bukan akhir, tapi awal dari lari maraton menuju transformasi Sulawesi Utara,” tutup Berty..
