SULUT – Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus (YS) dan Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay (Victory) memasuki 100 hari kerja. Namun, capaian awal duet pemimpin baru ini mendapat sorotan tajam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado.
GMNI menilai masih banyak pekerjaan rumah yang belum tersentuh secara nyata, terutama terkait sektor publik dan layanan dasar. Menanggapi kritik tersebut, Ketua Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) Provinsi Sulut, Vanny Loupatty atau yang akrab disapa Maemossa, memberikan pandangannya.
“Salut untuk GMNI. Kritik itu penting, tapi jangan sepotong-sepotong. Kritik harus komprehensif dan solutif,” ujar Maemossa dalam keterangannya, Selasa (10/6).
Maemossa yang juga menjabat sebagai Sekretaris Relawan Kipra (Kita Prabowo) Sulut menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah provinsi telah menunjukkan geliat positif, terutama di sektor ekonomi rakyat.
“Ekonomi mikro mulai bergerak. Petani, nelayan, pedagang kecil – semua mulai terlihat semangatnya. Ini tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Menurutnya, kritik adalah bagian dari demokrasi, namun harus dibarengi dengan pemahaman yang utuh dan tawaran solusi nyata.
“Kita ingin dialog yang sehat, bukan kritik yang sekadar jadi serangan politik,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa menilai kinerja pemerintahan hanya dalam 100 hari tidak cukup. Pembangunan, katanya, harus dinilai secara menyeluruh dan dalam kerangka waktu yang lebih panjang.
Senada dengan Maemossa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Steven Liow, juga angkat bicara. Ia memastikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur bekerja ekstra keras dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Rapat bisa mulai jam 7 pagi dan selesai jam 3 subuh. Ini kerja keras, bukan pencitraan,” kata Liow.
Liow juga menyoroti penanganan infrastruktur, seperti jalan rusak, yang menurutnya sedang dikerjakan secara bertahap sesuai kewenangan dan tata ruang.
“Jangan berharap semua langsung selesai. Jalan itu tanggung jawab lintas instansi – pusat, provinsi, kabupaten/kota. Tapi percayalah, akan ada kejutan dari kami,” pungkasnya.
Polemik ini menunjukkan bahwa masa 100 hari kerja bukan hanya menjadi tolok ukur, tetapi juga panggung kritik dan harapan. Pemerintah perlu terbuka terhadap masukan, sementara masyarakat – termasuk mahasiswa – dituntut untuk memberikan kritik yang cerdas, solutif, dan berorientasi pada kemajuan bersama.
