Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) akhirnya angkat suara terkait konflik yang mencuat antara Koperasi Produsen Perintis dan masyarakat lokal di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Bolaang Mongondow. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, melalui juru bicara resmi Denny Mangala, meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Bapak Gubernur Yulius Selvanus meminta agar semua pihak menunjukkan sikap dewasa dan bijak. Persoalan ini akan difasilitasi oleh Pemprov Sulut untuk dicarikan solusi terbaik yang adil bagi semua pihak,” ujar Mangala, yang juga menjabat Pelaksana Harian Kadis Kominfo Sulut.
Pernyataan ini menjadi tanggapan resmi atas sejumlah laporan dugaan intimidasi terhadap para pekerja tambang yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pemprov Sulut menekankan bahwa penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur hukum dan musyawarah.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami akan bersikap proaktif dalam setiap permasalahan. Fungsi pemerintah adalah menjembatani dan mengayomi, bukan berpihak,” tegas Mangala.
Lebih lanjut, Pemprov Sulut menyatakan siap memfasilitasi dialog terbuka antara Koperasi Produsen Perintis, para penambang lokal, pelaku usaha, hingga Perkumpulan Putra Putri Angkatan Darat (P3AD) yang sebelumnya menyampaikan laporan intimidasi.
“Kami sangat menghargai semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil akan berlandaskan hukum positif dan nilai-nilai keadilan sosial,” ujar Mangala.
Menanggapi kabar bahwa belum disahkannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Surat Perintah Kerja (SPK), Pemprov Sulut mengingatkan seluruh pihak bahwa aktivitas pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Denny Mangala pun menegaskan komitmen tegas Gubernur Yulius Selvanus: tidak ada tempat bagi kekerasan dalam proses pengelolaan sumber daya alam, apalagi yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil.
Saat ini, Pemprov tengah menyusun skema mediasi terbuka untuk memastikan konflik ini tidak berkembang menjadi gesekan horizontal yang berbahaya bagi stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“Pemprov mengajak semua pihak, baik koperasi maupun masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi secara tertib kepada Pemerintah dan tidak bertindak sendiri-sendiri,” pungkas Mangala.
