Jakarta – Suasana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak penuh perhatian pada Rabu siang, ketika Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan paparan lugas dan bernas dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara.
Dengan suara tegas dan data yang berbicara, Gubernur mengupas tuntas berbagai akar permasalahan korupsi yang masih menghantui pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa dari delapan misi pembangunan Sulut, misi pertama secara eksplisit diarahkan untuk memerangi korupsi hingga ke akarnya.
“Di Provinsi Sulawesi Utara, permasalahan korupsi menjadi perhatian serius. Karena itu diperlukan strategi khusus dan langkah konkret melalui komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Dalam pemaparannya, Yulius mengidentifikasi sejumlah faktor utama penyebab korupsi, mulai dari kelemahan sistem dan pengendalian internal, hingga pengaruh budaya permisif yang membiarkan praktik curang tumbuh subur.
Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bersama jajaran pimpinan KPK lainnya. Turut hadir seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, hingga para inspektur daerah.
Sebagai penegasan nyata dari komitmen antikorupsi, acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara. Momen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi pesan kuat kepada publik: Sulawesi Utara menutup celah bagi korupsi, dan membangun masa depan daerah di atas fondasi integritas dan tata kelola yang bersih.
