Manado, 25 Agustus 2025 — Sebuah pemandangan tak biasa terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) Provinsi. Saat ditanya soal data kepala sekolah SMA dan SMK yang akan memasuki masa pensiun, Sekretaris Diknas Jefrie E. Runtuwene beserta para kepala bidang (Kabid) hanya bisa terdiam. Tak satu pun mampu memberikan jawaban.
Situasi ini terjadi di Ruang Komisi IV DPRD Sulut, Senin (25/08). Pertanyaan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi IV, Louis Carl Schramm, seharusnya tergolong sederhana:
“Berapa banyak kepala sekolah yang akan pensiun, baik itu SMA maupun SMK?”
Namun, pertanyaan itu justru disambut dengan kebingungan. Tidak ada data, tidak ada angka, bahkan tidak ada upaya menjelaskan. Hening pun menyelimuti ruangan, mengundang tanda tanya besar soal kesiapan dan profesionalisme instansi yang seharusnya menjadi pusat informasi dan perencanaan pendidikan di Sulut.
Melihat ketidaksiapan tersebut, Louis pun menegaskan pentingnya pendataan yang akurat untuk mendukung proses penataan dan penerbitan SK dari Gubernur.
“Hal ini mohon benar-benar diperhatikan,” ujarnya dengan nada serius.
Hanya setelah ditekan oleh Komisi IV, Sekretaris dan para Kabid akhirnya menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti pendataan. Tapi bagi sebagian pihak, ini sudah terlambat — dan membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan lebih besar: Apakah Dinas Pendidikan Sulut benar-benar siap dalam manajemen sumber daya manusianya? Ataukah ada sistem yang selama ini dibiarkan berjalan tanpa arah?
Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah ini hanya soal kelalaian administratif semata, atau bagian dari masalah yang lebih dalam terkait sistem pendataan dan perencanaan di tubuh Diknas Sulut.
