Manado - Di tengah suasana khidmat dan sukacita perayaan Natal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menghadirkan kado nyata bagi masyarakat. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan komitmen kuat percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 agar manfaatnya langsung dirasakan publik, khususnya di momen libur akhir tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Yulius saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Realisasi APBD yang digelar secara daring melalui Zoom bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (24/12/2025).
Bagi Gubernur Yulius, rapat ini bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan momentum strategis memastikan anggaran daerah benar-benar hadir untuk rakyat, terutama ketika kebutuhan layanan dasar—kesehatan, transportasi, keamanan, hingga stabilitas harga meningkat signifikan.
“Kami ingin Natal tahun ini tidak hanya dirayakan secara rohani, tetapi juga dirasakan secara nyata melalui pelayanan publik yang prima dan ekonomi yang tetap stabil,” ujar Gubernur Yulius usai rapat.
Ia menegaskan bahwa percepatan belanja daerah menjadi kunci mencegah penumpukan anggaran di akhir tahun sekaligus memastikan program-program sosial berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Sejalan dengan itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menunda pelaksanaan program, terlebih pada momen strategis yang berpengaruh langsung terhadap daya beli dan inflasi.
“Setiap rupiah harus tepat sasaran. Jangan ada penundaan program atau penumpukan belanja di akhir tahun. Koordinasi internal harus diperkuat,” tegas Mendagri.
Data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan realisasi APBD Sulut hingga awal Desember 2025 berada pada zona hijau dan dinilai on track.
Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan terukur, sejalan dengan komitmen Gubernur Yulius sejak awal tahun dalam menjaga disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.
Sebelumnya, Gubernur Yulius juga memimpin Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) pada Oktober lalu, sebagai langkah konkret memastikan belanja daerah benar-benar produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“APBD 2025 harus menjadi instrumen pembangunan yang nyata, bukan sekadar angka. Fokus kami adalah belanja produktif yang menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Dengan tren realisasi yang positif, Pemprov Sulut optimistis menutup tahun anggaran 2025 dengan kinerja kuat, sekaligus menopang program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera selaras dengan nilai-nilai Natal yang mengedepankan kepedulian dan kebersamaan.
Turut mendampingi Gubernur dalam rakor tersebut antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, serta Kepala Dinas ESDM, menandai solidnya sinergi lintas perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap menyongsong tahun baru dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
