MANADO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Lembaga Pemantau Penyakit KKN Pejabat, M. Ratulangi, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara transparan dalam menindaklanjuti pemeriksaan terhadap 14 nama yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Ratulangi meminta Kejati menjelaskan perkembangan penanganan kasus tersebut, termasuk hasil pemeriksaan dan sejauh mana penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Sorotan juga tertuju pada nama Kiki Mewoh yang menurut informasi berkembang telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan aktivitas PETI.
Dalam informasi yang beredar, Kiki Mewoh disebut-sebut menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan tersebut merupakan milik seseorang berinisial WNA alias Yuho. Sementara Kiki dikabarkan hanya menerima bagian atau fee sekitar 5 hingga 10 persen dari hasil tambang.
Informasi tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi. Karena itu, Ratulangi meminta aparat penegak hukum mendalami hubungan antara Kiki Mewoh dan WNA alias Yuho, termasuk kemungkinan peran masing-masing dalam aktivitas pertambangan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan perlu menelusuri pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali operasional, penyedia alat berat, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI.
Ia menegaskan, penanganan perkara tidak boleh hanya berfokus pada pekerja atau pelaksana di lapangan, tetapi harus mengungkap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Ratulangi juga meminta Kejati menjelaskan apakah pemeriksaan terhadap 14 nama tersebut telah menghasilkan perkembangan hukum atau masih dalam tahap pengumpulan keterangan dan alat bukti.
Dari sisi hukum, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin.
Selain itu, apabila ditemukan indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga perlu diperhatikan.
Ratulangi berharap Kejati menangani dugaan PETI tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sehingga tidak menimbulkan persepsi tebang pilih dalam penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kejati Sulawesi Utara mengenai substansi pemeriksaan Kiki Mewoh, dugaan penerimaan fee 5–10 persen, maupun keterkaitan WNA alias Yuho dalam aktivitas pertambangan tersebut.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Kejati Sulawesi Utara, Kiki Mewoh, WNA alias Yuho, serta pihak-pihak terkait lainnya. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya pembuktian hukum.


