Manado – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kini memasuki fase pengawasan ketat. Sejumlah jurnalis di daerah menyatakan siap turut memantau pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan disiplin dan tanggung jawab tetap terjaga.
Langkah ini muncul sebagai bentuk kontrol publik terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah daerah di tengah upaya efisiensi energi dan peningkatan kinerja ASN. Para wartawan menegaskan bahwa WFH bukanlah kesempatan untuk bersantai, melainkan tetap bekerja secara profesional dari rumah.
“WFH bukan cuti. Jika ditemukan ASN yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tentu akan kami dokumentasikan dan teruskan kepada pimpinan, termasuk Gubernur,” ujar salah satu jurnalis di Manado, Senin (30/3/2026).
Pengawasan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemantauan aktivitas kerja, kehadiran virtual, hingga laporan masyarakat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jurnalis akan turun langsung ke lapangan jika ada indikasi penyimpangan.
Sikap tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar tidak menyalahgunakan kebijakan WFH. Apalagi, Gubernur Sulawesi Utara sebelumnya telah menegaskan bahwa sistem kerja ini bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas pelayanan publik.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai keterlibatan jurnalis dalam pengawasan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang penting dalam pemerintahan yang transparan. Namun, tetap diingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional dan berimbang.
Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan ASN Sulut tetap disiplin, menjaga integritas, serta mampu membuktikan bahwa bekerja dari rumah tidak mengurangi kualitas kinerja.
Pesan tegas pun disampaikan: ASN diminta berhati-hati dan tetap bekerja sesuai aturan, karena setiap pelanggaran berpotensi terekspos dan dilaporkan langsung ke pimpinan tertinggi daerah.
