MANADO - Suasana hangat penuh optimisme terasa di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (19/5/2026), saat Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menerima langsung hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara, Meilany F. Limpar.
Momen tersebut bukan sekadar seremoni penyerahan dokumen penilaian, tetapi menjadi simbol pengakuan atas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih nilai akhir 84,18 dengan kategori kualitas pelayanan “Baik”. Lebih dari itu, Ombudsman RI juga memberikan opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”, sebuah capaian yang dinilai sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap birokrasi di daerah Nyiur Melambai.
Hasil tersebut menjadi kabar menggembirakan di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai mampu menunjukkan perubahan nyata dalam pola pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah perangkat daerah turut mencatat hasil membanggakan. RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai 86,09, disusul Dinas Pendidikan dengan nilai 83,93 dan Dinas Sosial dengan nilai 82,52.
Capaian tersebut disebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berbenah dalam membangun budaya birokrasi yang lebih responsif dan humanis.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, pelayanan publik tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Semangat menjaga kepercayaan rakyat pun terus digaungkan dalam pemerintahan saat ini. Bagi masyarakat Sulawesi Utara, penilaian positif dari Ombudsman RI bukan hanya angka semata, tetapi menjadi harapan bahwa pemerintah terus bergerak memperbaiki diri, membuka ruang pengaduan, mendengar aspirasi rakyat, serta menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi.
Di tengah berbagai tantangan birokrasi dan tuntutan pelayanan modern, capaian ini menjadi pesan kuat bahwa pelayanan publik di Sulawesi Utara sedang bergerak ke arah yang lebih baik lebih terbuka, lebih peduli, dan semakin dekat dengan masyarakat.
