MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemprov Sulut resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi, melainkan amanah besar untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan rakyat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat,” tegas Gubernur Yulius, mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan pimpinan DPRD, Forkopimda, BPK RI, jajaran pemerintah daerah, hingga insan pers.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dari sisi kinerja keuangan, Pemprov Sulut mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran.
“Ini menunjukkan pengelolaan APBD yang semakin efisien dan terarah pada program prioritas,” ujar Yulius.
Tak hanya itu, posisi fiskal daerah juga dinilai tetap sehat dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp177,13 miliar. Di sisi lain, total aset Pemprov Sulut meningkat signifikan dari Rp10,78 triliun pada 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada 2025 atau bertambah sekitar Rp710,66 miliar.
Peningkatan aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap senilai Rp8,48 triliun dan investasi jangka panjang yang mencapai Rp839,47 miliar. Gubernur menilai kondisi ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang lebih produktif dan profesional.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti sejumlah capaian strategis Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Salah satunya peresmian Museum Negeri Sulut oleh Menteri Kebudayaan RI pada 22 Mei 2026 yang kini dikembangkan menjadi pusat edukasi sekaligus destinasi wisata budaya modern.
Sulut juga mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagai bentuk keberpihakan terhadap perlindungan tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial masyarakat.
Tak berhenti di situ, Sulawesi Utara turut meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi. Selain itu, Sulut juga memperoleh penghargaan Terbaik II Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Regional Sulawesi.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak terlena dengan raihan WTP. Ia menegaskan bahwa temuan pemeriksaan yang masih berulang harus segera dibenahi dan seluruh rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti secara konsisten.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. Ini harus menjadi pemacu peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik,” tandasnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Yulius mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Membeli tempe persegi empat, Ditemani cucu mengenakan kemeja. Opini WTP kembali didapat, Jadi pemacu peningkatan kinerja,”
pantun Gubernur yang disambut tepuk tangan para hadirin.
