MINAHASA – Proyek rehabilitasi SD Inpres Passo dengan nilai anggaran mencapai Rp1,5 miliar kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Warga mempertanyakan kesesuaian besarnya dana yang dialokasikan dengan hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan, dan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan yang tampak dilaksanakan selama ini hanya meliputi penggantian atap seng bangunan, serta perbaikan fasilitas sanitasi, toilet, dan jaringan air bersih sekolah. Hal ini memunculkan keraguan publik mengenai rincian teknis pekerjaan serta dasar perhitungan anggaran yang mencapai angka Rp1,5 miliar.
"Kalau benar anggarannya sebesar itu, sementara pekerjaan yang terlihat hanya pergantian atap serta perbaikan toilet dan air bersih, tentu perlu ada penjelasan yang transparan. Jika tidak, dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang dihabiskan dengan pekerjaan yang dilakukan pasti akan muncul di tengah masyarakat," ujar salah satu warga yang menyoroti proyek ini.
Masyarakat menuntut keterbukaan penuh atas dokumen perencanaan proyek, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, rincian volume pekerjaan, hingga laporan hasil pelaksanaan. Warga menilai dengan nilai kontrak tersebut, perbaikan seharusnya dapat mencakup pembenahan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan sekolah.
Atas hal tersebut, masyarakat secara resmi meminta Polda Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, serta lembaga pengawas berwenang untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan harus mencakup seluruh tahapan proyek: mulai dari perencanaan, proses pengadaan pihak pelaksana, pelaksanaan pekerjaan, hingga proses pembayaran dana, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Warga juga menyarankan agar pemeriksaan melibatkan auditor teknis independen, sehingga dapat dipastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, standar teknis, serta peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengelolaan keuangan negara.
"Jika ditemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan, spesifikasi yang tidak terpenuhi, atau indikasi penyalahgunaan anggaran, kami berharap aparat menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Namun jika terbukti semua berjalan sesuai aturan, hasil pemeriksaan itu juga harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian dan kepercayaan kembali," tambah warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi pemerintah terkait belum memberikan keterangan resmi terkait rincian anggaran, teknis pekerjaan, maupun tanggapan atas sorotan yang berkembang di masyarakat.
.jpg)
