MINAHASA - Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar bersubsidi di Kabupaten Minahasa kembali menjadi sorotan. Isu tersebut mencuat menyusul keluhan sejumlah pengusaha penggilingan padi terkait dugaan permintaan “setoran” yang dikaitkan dengan pihak tertentu.
Dalam perkembangan terbaru, seorang pria yang disebut bernama Acel turut menjadi perhatian setelah muncul percakapan elektronik yang disebut diperlihatkan kepada awak media.
Dalam percakapan tersebut, Acel disebut menyampaikan pernyataan yang bernada menantang terhadap aparat penegak hukum.
“Saya tidak takut dengan Dirkrimsus. Jalankan Dirkrimsus. Sama Kapolri dan Presiden juga saya tidak takut".
Pernyataan tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait aktivitas distribusi solar bersubsidi yang dikaitkan dengan dirinya.
Meski demikian, keaslian percakapan, identitas pengirim, serta konteks pernyataan tersebut masih perlu diverifikasi. Pernyataan dalam percakapan digital tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa proses hukum dan pembuktian.
Informasi mengenai dugaan “setoran” juga perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat praktik pungutan ilegal dalam distribusi solar bersubsidi.
Masyarakat mendorong Ditreskrimsus Polda Sulut melakukan pendalaman apabila terdapat laporan dan bukti awal yang memenuhi syarat. Pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap mekanisme distribusi solar serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Polres Minahasa dan Propam Polda Sulut juga diharapkan memastikan tidak ada anggota yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses distribusi BBM bersubsidi.
Jika dugaan tersebut terbukti, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, pihak yang disebut dalam informasi tersebut berhak memberikan klarifikasi dan mendapatkan pemulihan nama baik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Acel maupun aparat penegak hukum terkait isi percakapan dan dugaan praktik “setoran” tersebut.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
