MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus mendorong adanya kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi daerah kepulauan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.
Hal itu disampaikan Yulius saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Daerah Kepulauan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Jumat (28/8/2026).
Yulius mengatakan karakter geografis kepulauan membuat biaya pembangunan dan pelayanan publik berbeda dengan wilayah daratan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun penganggaran.
“Pembangunan di daerah kepulauan tidak bisa disamakan dengan pembangunan di daratan. Ada biaya geografis yang harus diperhitungkan,” ujar Yulius.
Sulawesi Utara memiliki 382 pulau, terdiri dari 57 pulau berpenghuni dan 325 pulau tidak berpenghuni. Sebanyak 12 di antaranya merupakan pulau kecil terluar. Sementara wilayah laut mencapai sekitar 77,69 persen dari total luas wilayah Sulut.
Menurut Yulius, kondisi tersebut menimbulkan islandness cost, atau biaya tambahan akibat karakter geografis kepulauan. Biaya itu antara lain mencakup pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, distribusi logistik, penyediaan listrik dan air bersih, infrastruktur serta konektivitas antarpulau.
“Jangan hanya melihat angka kemiskinan dan jumlah penduduk. Pemerintah juga harus melihat kondisi geografis dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan pelayanan publik kepada masyarakat di pulau-pulau,” tegasnya.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Pemprov Sulut juga mendorong pembentukan Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai salah satu bentuk afirmasi fiskal bagi daerah kepulauan.
Dana tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan pelabuhan, pasar ikan, konektivitas antarpulau, infrastruktur dasar serta penguatan sumber daya manusia.
Yulius mengatakan kebijakan fiskal daerah kepulauan perlu mempertimbangkan potensi sektor kelautan, perikanan, ekonomi biru, konservasi laut, perubahan iklim serta kerja sama pembangunan.
“Yang kita dorong adalah sistem fiskal yang mampu menjawab kebutuhan daerah kepulauan,” katanya.
Selain fiskal, Pemprov Sulut menilai pengaturan kewenangan pengelolaan ruang laut juga perlu diperjelas dalam RUU Daerah Kepulauan. Pembagian kewenangan harus diikuti harmonisasi tata ruang, perizinan, pengawasan dan koordinasi antarpemerintahan.
“Laut harus kita lihat sebagai ruang pemersatu. Jangan sampai pembagian kewenangan justru menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan dan pelayanan,” ujar Yulius.
Yulius juga menekankan pembangunan di pulau-pulau kecil terluar memiliki dimensi strategis karena berkaitan dengan kehadiran negara dan kedaulatan wilayah.
Menurutnya, konektivitas, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, listrik, telekomunikasi, pariwisata bahari, perikanan dan ekonomi digital perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah kepulauan.
“Ketika kita membangun masyarakat di pulau-pulau terluar, kita juga sedang memperkuat kehadiran negara dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia,” katanya.
Pemprov Sulut berharap RUU Daerah Kepulauan dapat memberikan landasan hukum bagi pengakuan terhadap kekhususan daerah kepulauan, termasuk afirmasi fiskal, penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi maritim.
Yulius berharap pembahasan RUU tersebut menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Harapan kita, regulasi ini nantinya benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat kepulauan. Karena membangun pulau memiliki tantangan dan biaya yang berbeda dengan membangun wilayah daratan,” pungkasnya.
