MANADO — Warga terdampak rencana pelebaran dan normalisasi Sungai Tikala–Sario, Kota Manado, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait realisasi program yang disebut telah bergulir sejak 2021.
Hingga 2026, warga mengaku masih menunggu kejelasan mengenai tahapan pelaksanaan, pengukuran objek terdampak, mekanisme ganti untung hingga waktu pembayaran.
Warga menegaskan tidak menolak pembangunan. Namun, mereka mempertanyakan alasan proses tersebut belum memberikan kepastian setelah berjalan selama lima tahun.
“Kami mendukung pembangunan. Tetapi jangan terus diberi janji. Dari 2021 sampai 2026 sudah lima tahun. Sampai sekarang kami masih menunggu kepastian,” kata perwakilan warga, Noldy alias Odi.
Desakan itu kembali menguat setelah warga bersama sejumlah anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Gerindra dan NasDem mendatangi Kantor Pertanahan Kota Manado pada Agustus lalu.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengaku mendapat penjelasan bahwa dana untuk proses ganti untung disebut telah tersedia. Namun, pengukuran kembali objek terdampak masih disebut menunggu pembentukan atau penugasan Satuan Tugas (Satgas) dari Dinas PUPR Kota Manado untuk mendampingi pihak BPN.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan lambannya proses koordinasi antarinstansi.
Jika dana disebut sudah tersedia, warga mempertanyakan apa yang sebenarnya masih menghambat proses tersebut.
Warga juga mengaku dirugikan oleh ketidakpastian berkepanjangan. Rencana pembangunan membuat mereka tidak leluasa memperbaiki atau membangun rumah karena kawasan tersebut disebut masuk dalam rencana proyek.
Akibatnya, sejumlah warga mengklaim kondisi rumah mereka semakin rusak, sementara kepastian mengenai pemindahan dan pembayaran ganti untung belum mereka terima.
“Kami tidak bisa bebas membangun atau memperbaiki rumah karena sudah ada larangan dari pemerintah. Rumah kami sekarang banyak yang rusak. Kalau memang pembangunan akan dilakukan, segera direalisasikan supaya kami bisa pindah dan membangun tempat tinggal yang layak,” ujar Noldy.
Masyarakat juga menagih hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya yang disebut memberikan harapan bahwa proses tersebut akan direalisasikan pada 2026.
Warga kini meminta pemerintah tidak lagi sebatas menggelar rapat atau memberikan pernyataan, tetapi menyampaikan jadwal dan tahapan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka meminta informasi terbuka mengenai jumlah objek terdampak, proses pengukuran, mekanisme penilaian, mekanisme ganti untung serta target pembayaran.
“Kalau memang tahun ini direalisasikan, kapan tanggal dan tahapannya? Kalau dananya sudah ada, apa lagi yang ditunggu? Jangan rakyat terus diminta menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Warga selanjutnya mendesak Gubernur Sulawesi Utara dan Wali Kota Manado turun tangan untuk memastikan proses pelebaran dan normalisasi Sungai Tikala–Sario tidak kembali tertunda.
Masyarakat juga meminta pemerintah memastikan tidak terjadi saling menunggu antara instansi yang terlibat.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut proyek infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak atas tanah dan bangunan, kepastian tempat tinggal serta keselamatan masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir.
“Kami bukan menolak pembangunan. Kami mendukung. Tetapi jangan rakyat terus diminta bersabar. Kami butuh tindakan nyata, bukan janji baru,” pungkas Noldy alias Odi.
Setelah lima tahun menunggu, warga kini meminta pemerintah memberikan kepastian, bukan kembali memperpanjang penantian.
