MANADO – Ketua Kita Prabowo (KIPRA) Sulawesi Utara (Sulut), Berty Togas, meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Berty menilai, persoalan tersebut harus disikapi secara serius karena menyangkut keamanan informasi kepala negara, kewibawaan pemerintahan, serta kepentingan negara.
Ia mengecam dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur hukum dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut.
Menurut Berty, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai narasi provokatif yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu perpecahan.
"Kita harus membedakan mana kritikan dan hasutan," ujar Berty.
Ia menduga munculnya berbagai narasi negatif terhadap Presiden Prabowo tidak terlepas dari pertarungan kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu oleh agenda pembenahan pemerintahan.
"Karena terusik, makanya mereka membangun narasi-narasi negatif di media sosial agar masyarakat membenci Pak Prabowo," ungkapnya.
Berty juga menyoroti kemungkinan adanya kelompok berkepentingan yang berupaya mempertahankan pengaruh dan keuntungan dari penguasaan sumber daya maupun praktik yang merugikan kepentingan publik.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai tudingan yang belum dibuktikan. Setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk kelompok oligarki, harus diuji melalui proses hukum dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Diminta Tidak Terjebak Adu Domba
Berty menegaskan, mendukung pemerintahan Prabowo bukan berarti menolak kritik. Menurutnya, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, ia meminta masyarakat tidak mencampuradukkan kritik dengan fitnah, manipulasi informasi, maupun penyebaran berita bohong.
"Kita harus lebih jeli, jangan mudah termakan informasi hoaks, apalagi sumbernya tidak jelas," tegasnya.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi korban pertarungan kepentingan kelompok tertentu. Sebab, persoalan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan masih membutuhkan perhatian bersama.
Minta Kasus Diusut Tuntas
Lebih lanjut, Berty meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun kekuatan politik dan ekonomi.
Kasus tersebut telah mendapat perhatian pemerintah. Sekretariat Kabinet pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa Presiden Prabowo prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah tokoh lainnya.
Sementara itu, Bareskrim Polri pada 5 November 2026 mengumumkan penambahan satu tersangka berinisial SU, sehingga total tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang. <Cite refs={["turn849075search1","turn849075search0"]}/>
Berty berharap proses hukum dapat mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Sulawesi Utara, untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
"Indonesia membutuhkan stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak dikalahkan oleh pertarungan kepentingan segelintir kelompok," tandas Berty.
Ia berharap agenda pembenahan bangsa tetap berjalan dan penegakan hukum benar-benar berpihak pada kepentingan negara serta rakyat Indonesia. (lix)
