BOLSEL – Dugaan praktik pungutan liar yang diduga membebani para penambang batu hitam di wilayah Desa Tolutu dan Desa Nunuka Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali mencuat. Kali ini, sorotan mengarah kepada seorang oknum berinisial P alias Peter yang disebut-sebut meminta sejumlah uang kepada penambang maupun pihak pembeli batu hitam.
Persoalan tersebut memicu desakan agar Polres Bolsel segera melakukan penyelidikan guna mengungkap kebenaran informasi mengenai dugaan pungutan yang disebut telah berlangsung cukup lama.
Sejumlah pihak menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, praktik semacam itu berpotensi merugikan para penambang rakyat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan manual.
Para penambang harus bekerja dengan tenaga sendiri, menghadapi berbagai risiko di lapangan, serta mengandalkan hasil penjualan batu hitam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, dugaan adanya permintaan uang secara berulang tanpa dasar hukum yang jelas dinilai perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
"Jangan sampai masyarakat kecil yang hanya berusaha mencari nafkah untuk anak dan istri justru terus dibebani oleh praktik pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya," demikian sorotan terhadap persoalan tersebut.
Polres Bolsel pun didesak tidak hanya menerima informasi, tetapi menindaklanjutinya melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan maupun keterangan masyarakat.
Aparat diharapkan meminta keterangan para penambang, pembeli batu hitam, serta pihak yang diduga terlibat. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah benar terdapat permintaan uang yang disertai unsur pemaksaan atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.
Kapolres Bolsel AKBP Kuntadi Budi Pranoto melalui Kasat Reskrim Iptu Iqbal Putra Saimuri mengaku telah menerima informasi terkait persoalan tersebut.
"Siap, saya sudah monitor," kata Iptu Iqbal.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik, dengan harapan informasi yang telah diterima dapat ditindaklanjuti melalui langkah penyelidikan sesuai prosedur hukum.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut permintaan sejumlah uang, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat kecil agar dapat mencari nafkah tanpa tekanan maupun pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana, aparat diharapkan memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Hingga berita ini diterbitkan, tudingan terhadap P alias Peter masih memerlukan pembuktian. Pihak yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi dalam bahan pemberitaan ini. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah. (TAM)
