MANADO, SMNC – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat langkah pengendalian harga dan pasokan pangan menyusul angka inflasi daerah yang mencapai 8,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,23 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulawesi Utara secara bulanan (month-to-month/mtm) tercatat sebesar 0,57 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) mencapai 7,96 persen.
Sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama kenaikan harga, di antaranya tomat, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, dan beras. Tekanan harga dipengaruhi terbatasnya pasokan akibat penurunan produksi, cuaca panas berkepanjangan, serta distribusi yang belum optimal.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Sulut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si., menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berdasarkan data.
“Pemerintah tidak boleh hanya bereaksi ketika harga sudah tinggi. Kita harus mampu mendeteksi sejak dini potensi kenaikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan segera melakukan intervensi pada komoditas maupun wilayah yang mengalami tekanan harga,” tegas Jemmy.
Untuk menekan laju inflasi, Pemprov Sulut menyiapkan lima langkah strategis.
Pertama, stabilisasi harga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar secara terarah, terutama pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Kedua, penguatan pasokan dan distribusi melalui kerja sama antardaerah dengan sentra produksi, optimalisasi jalur distribusi pangan, serta memastikan ketersediaan stok di pasar.
Ketiga, peningkatan produksi lokal dengan memetakan sentra produksi, memberikan bantuan benih dan sarana pertanian, melakukan pendampingan kepada petani, serta memperkuat pengendalian hama dan penyakit tanaman.
Keempat, optimalisasi peran Bulog dan BUMD melalui penguatan cadangan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta kerja sama penyerapan dan pemasaran hasil produksi petani.
Kelima, memperkuat pengawasan dan koordinasi TPID melalui pemantauan harga dan stok secara rutin, evaluasi mingguan, serta respons cepat terhadap potensi kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar sesuai ketentuan.
Jemmy juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi harus memberikan dampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita juga harus menjaga agar petani memperoleh harga yang layak. Karena itu, keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
Pemprov Sulut selanjutnya akan mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Seluruh perangkat daerah terkait diminta bekerja secara terpadu, menyusun langkah tindak lanjut yang jelas, serta memastikan setiap intervensi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Prinsipnya, pemerintah harus hadir memastikan pangan tersedia, distribusi lancar, dan harga terjangkau. Kita bekerja bersama untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian Sulawesi Utara,” tutup Jemmy.
Dengan berbagai langkah tersebut, pengendalian inflasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlangsungan usaha para petani di Sulawesi Utara.
