MANADO – Merasa nama baik dan kehormatan keluarga dirugikan oleh sejumlah unggahan di media sosial Facebook, wartawan Rusli Datu bersama istrinya, Jennifer Tumuju, serta wartawan Iwan Lamadau menempuh jalur hukum.
Mereka telah melaporkan dua akun Facebook, yakni KOMPAS SBS dan Stenly L., melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Para pelapor berharap laporan tersebut ditindaklanjuti aparat penegak hukum, khususnya Unit Siber.
Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah unggahan yang beredar di media sosial, termasuk konten yang disebut turut menyeret nama Rusli Datu, istrinya, dan Iwan Lamadau, serta menjadi perhatian setelah beredar melalui akun HOT MANADO.
Rusli Datu mengaku keberatan karena persoalan tersebut turut menyeret istrinya ke ruang publik media sosial. Ia menilai penyebaran informasi yang tidak disampaikan secara utuh berpotensi merugikan nama baik dan kehormatan seseorang maupun keluarganya.
"Kami sudah mengambil langkah hukum dengan melaporkan akun KOMPAS SBS dan Stenly L. melalui SPKT. Saya bersama istri dan rekan wartawan Iwan Lamadau berharap laporan ini diproses secara profesional," ujar Rusli.
Ia berharap aparat melakukan pemeriksaan terhadap materi unggahan yang dilaporkan, termasuk menelusuri identitas pengelola akun, asal-usul konten, serta bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam penanganan laporan ini, ketentuan hukum yang dapat menjadi bahan pemeriksaan antara lain UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Pasal 433 ayat (2) KUHP mengatur pencemaran tertulis, sedangkan Pasal 441 ayat (1) mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana tertentu dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur pidana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Sementara itu, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjadi dasar hukum acara pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dalam proses penanganan perkara.
Rusli bersama istri dan Iwan Lamadau berharap aparat penegak hukum menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Mereka juga meminta agar dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, pengelola akun KOMPAS SBS dan Stenly L. tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab. Dugaan pelanggaran hukum dalam perkara ini belum dapat dinyatakan terbukti sebelum melalui proses hukum.
Para pelapor kini menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum atas laporan yang telah disampaikan.
