SWARAMANADONEWS . COM - Kamis (2/02/2023) Mahasiswa yang tergabung dalam fraksi Rakyat Sulut menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sulut mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.
Taufik sebagai peserta aksi tersebut mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi yang menindaklanjuti aksi-aksi sebelumnya yang digelar oleh Mahasiswa dengan tuntutan penolakan Undang-undang Cipta kerja tersebut.
“Perppu Cipta Kerja adalah produk kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung kepentingan ekonomi oligarki, misalnya saja Satgas dalam Perppu ini aktor-aktornya memiliki afiliasi bisnis, selain mereka juga adalah politisi,” Teriak Taufik yang nampak basah kuyup
Selain itu fleksibilitas waktu kerja yang dalam Perpu ini mengalami penambahan waktu lembur dari 3 jam ke 4 jam kerja.
“Hal lain adalah fleksibilitas upah di mana penentuan upah dimonopoli oleh pemerintah dengan data-data BPS yang memuat kondisi perekonomian,” ucap Taufik.
Dikatakannya pula dalam Perppu Cipta Kerja juga dilanggengkan penguasaan lahan lewat mekanisme Bank Tanah.
Lewat Bank Tanah, pemerintah bisa menentukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang dianggap dapat menguntungkan secara ekonomi.
“Bank Tanah berpotensi melanggengkan konflik agraria, namun faktanya, Bank Tanah adalah siasat pemerintah untuk mengalokasikan tanah untuk kepentingan investasi ataupun pembangunan infrastrukfur,” ujar Taufik.
Aksi mahasiswa Cipayung tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Victor Mailangkay dan anggota DPRD Provinsi Sulut Melky Pangemanan di Kantor DPRD Provinsi Sulut.
Ketua DPW PSI Sulut, Melky Jakhin Pangemanan, kepada pengunjuk rasa menyatakan bahwa beberapa waktu lalu DPRD Sulut juga menerima aksi dengan substansi yang sama terkait RUU Cipta kerja, bahkan DPRD Sulut pimpinan dan anggota bersama perwakilan mahasiswa berjuang ke pemerintah pusat menyampaikan aspirasi.
” Kami semua kawal apa yang disuarakan adik adik mahasiswa saat itu tidak ada satupun yang terlewati. Kami bahkan mengundang pihak terkait jika produk ini adalah produk DPRD Sulut tentunya jika dianggap tidak sesuai akan kami telaah , namun ini produk pusat,”jelas Anggota Legislator yang dikenal muda namun smart.
Melky menegaskan DPRD Sulut akan terus pro kepada kepentingan kepentingan rakyat.
“Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa ini sempat mamanas manakah mahasiswa mendesak agar ketua DPRD bisa menerima mereka.
Unjuk rasa mahasiswa ini dikawal oleh ratusan aparat kepolisian yang sudah berjaga dikantor DPRD Sulut sejak pagi hari. (***/M)
