SWARAMANADONEWS . COM - Senin (15/5/2023) Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, membuka Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 sekaligus penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 di rung rapat paripurna DPRD Sulut.
Pada rapat paripurna Silangen, mengatakan,"Akuntabilitas dan disiplin penggunaan keuangan negara harus menjadi komitmen bersama, berkaitan dengan itu BPK RI akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Sulaweai Utara tahun 2022," jelas Silangen.
"Ketua DPRD Sulut menyampaikan," Atas nama pimpina dan anggota DPRD kami mengapresiasi dan penghagan yang tinggi kepada BPK RI melalui Anggota VI BPK RI Bapak PIUS LUSTRILANANG, SIP., CFrA,. CSFA yang berkenan mengadakan penyerahan laporan hasil pemwriksaan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah, sekaligus ucapan terimakasih kepada kepala BPK Perwakilan Sulut Bapak Arief Fadillah S.E, M.M, CSFA, atas kehadirannya pada rapat paripurna," sampai Silangen.
Penanda tanganan brita acara srahtrima dan penyerahan laporan hasil pemerisaan BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2022 sekaligus penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah provinsi Sulawesi Utaran tahun 2022 kepada DPRD Sulut.
Terkait hal ini anggota VI BPK RI DF Pius Lustrilanang, S.IP., M.SI., CFrA.,CSFA., menyarankan Pemerintah Provinsi Sulawssi Utara benahi 14 permasalahan dan 9 rekomendasi
Gubernur Olly Dondokambey pada sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK-RI atas komitmen dan dedikasinya di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya untuk melakukan audit LKPD, khususnya pada Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2022, sehingga hari ini hasil laporan pemeriksaan tersebut bisa diserahkan dan disaksikan langsung oleh DPRD Provinsi Sulut.
“Kiranya, penetapan opini dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Tahun 2022 mampu melahirkan keluaran yang positif, sekaligus juga memberikan masukan-masukan yang bernilai konstruktif untuk penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah daerah ke depan,” ujarnya.
Olly juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Jajaran di Pemprov, yang telah bekerja secara baik dan optimal pada tahun 2022, serta telah menunjang dan berkolaborasi bersama BPK.
Sehingga kegiatan audit yang dilaksanakan dapat berjalan lancar hinga selesai, sekaligus dapat memberikan gambaran real terhadap penyelenggaraan pertanggungjawapan keuangan setiap perangkat daerah dilingkup Deprov.
OD mengatakan pemeriksaan keuangan disetiap Daerah oleh BPK dilingkup kepemerintahan adalah hal yang wajib dilaksanakan setiap tahun.
"Kita patut bersyukur Pemprov Sulut tahun lalu mendapat 8 kali
Wajar Tampa pengecualian (WTP) tahun ini kita mampuh memperolenya kembali untuk yang ke 9 kali pada audit keuangan daerah tahun anggaran 2022", ucap OD
Menurutnya hal ini, merupakan hal pisitif bagi Pemprov, dengan semangat kerja
Keras dan kerja bersama yang ditunjukan maka mampu capai akuntabilitas dan tranparansi keuangan yang sehat.
"Masukan-masukan yang disampaikan BPK - RI maupun BPK perwakilan Sulut kepada kita semua, merupakan sebua masukan dan saran yang bersifat konstruktif, agar kedepan kita mampu lebi baik dan baik lagi. Mari kita jadikan ini sebagai modal dan pijakan yang konstruktif, untuk terus memberikan hal-hal terbaik dan bernilai guna bagi seluruh masyarakat serta kemajuan daerah dan bangsa," tutup OD
(Marsen) Advetorial
