Minut~Gejolak pungutan administrasi yaitu Dana Sosialisasi Kamtibmas sebesar Rp. 1.600.000 per hukumtua dari 125 desa di 10 kecamatan se-kabupaten Minahasa Utara, menyisakan seribu tanya masyarakat, mengingat pungutan Rp. 1.600.000 dikali 125 desa, totalnya menyentuh angka Rp. 200.000.000 (duaratus juta Rupiah).
Diketahui, sebelumnya pengumpulan anggaran ini bermula saat adanya kegiatan sosialisasi Pemkab Minut bersama Polres Minut, melalui Dinas Pemerintah Desa (Dis Pemdes), pada Jumat (28 Juli 2023) silam.
Kegiatan ini menghadirkan para pemateri yaitu; Kepala Dinas (Kadis) Pemdes Fredrik Tulengkey, Sekdakab Minut Ir Novly Wowiling, Ketua DPRD Minut Denny Kamlon Lolong S.Sos, Kapolres Minahasa Utara AKBP Dandung Putut Wibowo SIK. SH.MH.
Dari undangan, jelas tertera kop kepolisian, dan ditanda tangani oleh Kapolres Minut sendiri, yaitu AKBP Dandung Putut Wibowo SIK. SH.MH.
Diketahui juga, selain sebagai pemateri Kapolres Minut sekaligus memperkenalkan diri kepada para hukumtua, mengingat dirinya adalah Kapolres baru yang baru dua (2) minggu menggantikan mantan Kapolres AKBP Bambang Wibowo SIK yang pindah ke Polda NTB.
Dalam pertemuan yang digelar diruang Humas Polres Minut, para hukumtua dan camat yang hadir, disuguhi makanan ringan berupa aneka kue, serta makanan nasi kotak.
Usai kegiatan, hadirin mulai meninggalkan area Mapolres Minut, namun meninggalkan berbagai tanda tanya sejumlah wartawan.
Pasalnya, beberapa hukumtua tampak mengeluh karena mengaku dimintai uang masing-masing sebesar Rp. 1.600.000.
"Anehnya pada awalnya diminta Rp. 1.500.000. Sesudah itu berubah jadi Rp. 1.600.000, ini kan meresahkan kami," keluh beberapa hukumtua yang bercerita tanpa menyadari posisi mereka berdekatan dengan para wartawan.
Kadis Pemdes Fredrik Tulengkey saat dikonfirmasi wartawan swaramanadonews.co di ruang kerjanya tentang peruntukan anggaran tersebut, menjelaskan bahwa anggaran itu dikumpulkan untuk membantu memfasilitasi keberangkatan tim volly-ball Putri Minahasa Utara ke turnamen Kapolri Cup, sebab tim Voly ball Minut adalah juara.
Di tanya kenapa harus di minta dari para hukumtua, bukan di urus oleh dispora, Tulengkey dengan entengnya menjelaskan bahwa ini sudah di bicarakan sebelumnya dengan ketua PBVSI minut.
Pada intinya kekurangan dana sehingga di minta dari para hukumtua,"ucap Tulengkey
"Dari Rp. 1.500.000 dirubah menjadi Rp. 1.600.000, karena dihitung Rp. 1.500.000, dikali 125 desa, belum mencukupi Rp. 200.000.000, makanya dinaikan menjadi Rp. 1.600.000 per-desa," jelas Tulengkey, Rabu (9/8/2023).
Dirinya mengakui kalau kegiatan sosialisai tanggal 28 Juli 2023 silam merupakan kebijakan Ketua DPRD Minut Denny K Lolong, karena Lolong adalah Ketua PBVSI (Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia) Minahasa Utara.
"Memang bukan saya yang berkordinasi dengan Pak Bupati saat itu, tapi Pak Ketua. Kegiatan digelar di Polres Minut sekalian adalah perkenalan Pak Kapolres, karena beliau baru dua minggu bertugas di Minut," urai Tulengkey.
Untuk permintaan anggaran Rp. 1.600.000 per desa, lanjut Kadis Pemdes, sudah disepakati, akan diganti nanti di Anggaran Perubahan.
"Tidak mungkin memakai dana pribadi para hukumtua, jadi di Perubahan nanti akan diplot dari ADD atau Siltap, sebab tidak bisa mengambil dana penggantinya dari uang Dana Desa," tandas Fredrik Tulengkey.
Saat di tanya apakah kegiatan ini di ketahui oleh Bupati Joune Ganda dan wakil bupati Kevin Lotulung,Tulengkey menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah di ketahui Bupati karena sudah di bicarakan dengan Ketua Dewan Minut dalam acara pisah sambut kapolres Minut di JG Center.
Upaya mendanai para atlet volly ball keluar daerah ini jika dinilai, sungguh sebuah tindakan yang sangat mensuport para atlet, walau terinformasi, tim volly itu harus kalah di luar Sulut.
Tapi kenapa harus di bebankan ke para hukumtua bukan di anggarkan di dinas terkait dalam hal ini dinas pemuda dan olahraga.
Sementara instansi terkait dalam hal ini Dispora Minut belum bisa menuntaskan aib mereka,terkait masalah bonus parah
