SWARAMANADONEWS . Co – Selasa (3/10/2023) Ruas jalan Pontak Kalait Lobu yang sedang dalam perbaikan terus mendapat sorotan wakil rakyat Sulut. Pasalnya pekerjaan jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini makin tidak jelas kelanjutannya.
Padahal pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp.7 milyar lebih melalui Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2023 sekligus menjadi program Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow (ODSK) di bidang Infrastruktur jlan di Sulawesi Utara.
Anggota DPRD Sulut Stella Marlina Runtuwene Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut secara tegas meminta kepastian Kepala Dinas PUPR Deicy Paat terkait kelanjutan proyek yang terancam mangkrak tersebut.
“ Warga disana bertanya apakah proyek ini masih akan dilanjutkan atau bagaimana. Karena materialnya berhamburan dijalan dan sudah sangat mengganggu, ” ungkap Stella, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III bersama Dinas PUPRD Sulut.
” Saya minta segera itu dikerjakan kasian masyarakat disana dan bisa berbahaya juga untuk pengguna kendaraan, ” tegas Stela.
Persoalan lain juga disampaikan Stella yang juga wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut terkait tindak lanjut atas usulan pembagunan talud pengaman sungai Ranoyapo.
Dia menghawatirkan jika Talud ini tidak segera dibangun ini bisa berbahaya karena akan terus tergerus dengan abrasi dan bisa membawah ancaman bagi masyarakat.
” Saya minta Ibu Kadis atas nama warga masyarakat agar pembagunan talud ini masuk pada APBD Perubahan ,” tandas Legislator Dapil Minsel Mitra dari Partai NasDem ini.
Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Sulut ikut memberikan atensi atas persoalan tersebut yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut melalui Kepala Sub Bagian Humas danTata Usaha Muhammad Rizky Ramadhana Chairul Iman, S.E., M.M. mengatakan sesuai kewenangan yang yang dimiliki BPK, pihaknya akan memantau hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.
” Tentu kita akan lihat dan kita periksa nanti apakah sudah sesuai dengan pemanfaatan anggaran dengan hasil pekerjaan infrastruktur jalan tersebut, ” ujar Rizky kepada wartawan di Kantor BPK Perwakilan Sulut.
Disisi lain masyarakat setempat juga mempertanyakan kapasitas pimpinan CV. Tonako HM selaku pihak pelaksana yang dianggap setengah hati menuntaskan proyek tersebut.
Bahkan dari informasi warga, HM ternyata belum membayar upah pekerjaan sebesar Rp. 100 juta kepada rekanan CV Tonako yang menjadi subkontraktor pada pekerjaan ruas jalan tersebut termasuk pembayaran cattering makan minum pekerja.
” Mereka belum menyelesaikan pembayaran kepada sub-kon sebesar Rp. 100 juta termasuk juga makan minum, makanya salah satu alat berat yang digunakan dalam pekerjaan ini ditahan warga sebagai jaminan, ” ungkap warga. (***/M)
