SWARAMANADONEWS . CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaiyan/ penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang RPJMD Tahun 2025 - 2029 sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda dimaksud.
Rapat Paripurna juga mendengarkan Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur tentang pemandangan umum fraksi dan penyampaiyan/penjelasan Gubernur terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.
Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen S.pB. KBD memimpin Rapat Paripurna di dampingi Wakil Ketua, dr. Michaela E. Paruntu MARS, Royke R. Anter, SE. ME dan Stela M. Runtuwene, A.Md . Sek. Bertempat di Ruang Paripurna.Selasa (22/07/2025).
Mengawali penjelasan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, SE mengajak mari kita berimpati atas tragedi terbakarnya KM Barcelona V tujuan Talaut Manado dan memberikan apresiasi kepada Nelayan ia mngajak semua pihak untuk empati serta memberikan dukungan proses evakuasi yang sedang berjalan sampai saat ini.
" Saya memberikan apresiasi setingi-tinginya kepada para nelayan yang sukarela serta tulus membantu para korban,"ungkapnya.
Lanjut Gubernur, RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi panduan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) pada penyusunan program kerja dan anggaran.
"RPJMD di susun lima tahun mendatang serta menjadi arah kebijakan pembangunan di Sulawesi Utara.Target pertumbuhan ekonomi kita tahun 2025 di proyeksikan 5,62%, dengan fokus pada sektor pertanian , kehutanan, industri dan perdagangan,"Jelas Gubernur.
Ia juga menyampaikan angka kemiskinan menunjukan penurunan secara nasional 0,83%, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut yang kini berada pada level 75,68%
Dikesempatan itu juga Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan KUA dan PPAS APBD tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Istruksi Presiden tentang efisiensi belanja Negara.
"Skema awal Rp 3,420 triliun kita sesuaikan menjadi 3, 350 triliun efisiensi dan realokasi anggaran menjadi langka penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efvektifitas dan kemampuan keuangan daerah," terangnya.
Hadir dalam rapat paripurna Wakil Gubernur Sulut DR Victor J Mailangkay, SH.MH pimpinan dan Anggota DPRD Sulut Forkopimda para prangkat daerah dan undangan. (Mars).
