Manado – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulawesi Utara tidak lagi dianggap sebagai sekadar isu lingkungan. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyatakan bahwa Karhutla kini telah menjadi persoalan serius yang menyentuh dimensi kemanusiaan, kesehatan, pangan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Pernyataan tegas itu disampaikan saat Gubernur memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Kamis (24/7). Rakor tersebut dihadiri para bupati/wali kota se-Sulut, unsur Forkopimda, serta sejumlah instansi teknis dan mitra strategis lainnya.
“Karhutla adalah ancaman nyata. Kita tidak bisa lagi bekerja parsial atau reaktif. Saatnya bertindak cepat, terkoordinasi, dan berbasis data,” tegas Gubernur Yulius.
Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah, seraya menggarisbawahi bahwa Karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta sektor ekonomi seperti pertanian dan pariwisata.
Beberapa strategi konkret yang dibahas dan akan segera diterapkan antara lain:
- Pemetaan wilayah rawan Karhutla di seluruh kabupaten/kota
- Penguatan sistem deteksi dini berbasis early warning system
- Peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
- Integrasi aksi TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat lokal
- Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan secara ilegal
Gubernur juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menyusun Rencana Kontinjensi Karhutla 2025, termasuk alokasi anggaran khusus serta penggunaan teknologi satelit dan drone guna mendeteksi dan merespons titik panas secara real-time.
Kita harus proaktif. Jangan tunggu api membesar baru bertindak, ujarnya dengan nada serius.
Untuk memperkuat respons cepat, Pemprov Sulut juga tengah membentuk Posko Pemantauan Karhutla Terpadu yang akan aktif selama musim kemarau. Posko ini menjadi pusat komando informasi, pemantauan, dan distribusi logistik pemadaman secara lintas wilayah.
Dengan komitmen tinggi dan sinergi antarsektor, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sulawesi Utara harus menjadi provinsi tanggap bencana yang mampu melindungi warganya serta menjaga keberlanjutan pembangunan.
Langkah ini kita ambil demi menyelamatkan masa depan lingkungan dan generasi yang akan datang, tutupnya.
