Minsel, Sulawesi Utara – Proyek infrastruktur di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tahun anggaran 2025 menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Minsel, Royke Durand, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran secara signifikan menghambat proses pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui mekanisme lelang yang kini mengalami keterlambatan.
“Walaupun anggaran dipangkas, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan seluruh program infrastruktur yang telah dirancang sejak Februari lalu. Ini demi memastikan keberlanjutan proyek strategis sesuai Renstra,” jelas Durand.
Menurut Durand, proyek infrastruktur di Minsel sangat beragam, mulai dari pembangunan jalan perintis hingga proyek skala besar. Namun, fokus utama saat ini bergeser ke pemeliharaan infrastruktur yang telah ada agar tetap berfungsi optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan adanya efisiensi, pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan harus lebih ketat. Jika volume pekerjaan ditetapkan 10 meter atau 10 kubik, itu harus dipenuhi tepat sesuai kontrak,” tegas Durand. Hal ini bertujuan menjaga standar mutu dan penggunaan anggaran yang efisien.
Lebih lanjut, Durand menegaskan bahwa kompleksitas kondisi geografis Minsel menuntut pemilihan kontraktor yang berpengalaman dan paham seluk-beluk daerah. “Kami ingin memastikan proyek-proyek ini selesai dengan hasil maksimal meski menghadapi keterbatasan dana,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Minsel terus mengupayakan transparansi dalam pengadaan agar seluruh pelaku usaha yang berkompeten mendapatkan kesempatan yang adil, meski situasi pandemi dan efisiensi anggaran menjadi tantangan berat. Penulis : Franky Lengkong
