Manado — Pagi itu, suasana Pasar Bersehati Kota Manado tak seperti biasanya.
Di antara tumpukan karung beras dan aroma segar tomat serta bawang yang masih basah, keluhan para ibu rumah tangga menggema lebih keras dari suara pedagang.
"Belum turun juga harga beras, sudah hampir seratus ribu sekarung ukuran lima kilogram. Cabe, bawang dan tomat juga meroket harganya," keluh Ibu Lina, seorang pembeli setia di pasar itu.
Dunia maya, khususnya Facebook, sejak awal pekan ini dipenuhi unggahan warga Sulawesi Utara (Sulut) yang mengecam tajam Gubernur mereka, Yulius Selvanus.
Dianggap lamban merespons dan "terkesan cuek", sang Gubernur pun jadi sasaran kritik di tengah melambungnya harga pangan.
Namun, di balik layar media sosial yang panas, sang Gubernur ternyata sedang bekerja dalam diam.
Tak ingin berpolemik, Gubernur Yulius Selvanus justru mengambil langkah konkret.
Ia meluncurkan Gerakan Pangan Murah, sebuah program intervensi harga yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat.
Program ini mulai digelar di Manado sejak kemarin dan hari ini menyasar tiga titik strategis di Kabupaten Minahasa Selatan.
Tujuannya sudah jelas, meringankan beban warga menjelang momen sakral Pengucapan Syukur, tradisi khas Sulawesi Utara yang penuh makna.
“Pak Gubernur sendiri yang menginstruksikan kami agar bergerak cepat. Ini adalah hasil dari pemantauan langsung terhadap lonjakan harga dalam beberapa hari terakhir,” jelas Dr. Franky Tintingon, Kepala Dinas Pangan Sulut.
Tak hanya beras, kebijakan ini juga menyasar bahan pokok lain yang melonjak: cebe, bawang, dan tomat komoditas yang jadi jantung dapur warga Sulut.
Sementara pemerintah terus sibuk menstabilkan harga, pihak Kepolisian Daerah Sulut juga tak tinggal diam.
Kapolda Sulut telah menginstruksikan tim khusus untuk menyelidiki siapa sebenarnya biang kerok di balik krisis ini.
Dugaan sementara mengarah pada permainan para penampung atau tengkulak yang diduga menahan pasokan untuk menciptakan kelangkaan semu.
Langkah ini memberi harapan baru bagi masyarakat bahwa persoalan ini bukan hanya ditangani dari sisi harga, tapi juga dari sisi hukum dan pengawasan.
Meski dikecam, bukan berarti prestasi pemerintah daerah hilang begitu saja.
Di tengah tekanan harga, Sulawesi Utara justru masih bertahan sebagai provinsi kedua terbaik nasional dalam pengendalian inflasi.
“Ini adalah hasil dari pendekatan kebijakan inklusif yang diterapkan Pak Gubernur. Bukan hanya reaktif, tapi juga antisipatif,” ungkap Dr. (c) Fiko Onga, Staf Khusus Gubernur Bidang Politik dan Kebijakan.
Ia menambahkan, Gubernur juga memberi perhatian khusus terhadap momen-momen penting masyarakat seperti Pengucapan Syukur, yang biasanya turut memicu gejolak harga pasar.
"Jadi setiap kebijakan, selalu ada konteks budaya dan sosial yang dipertimbangkan," tambahnya.
Catatan Akhir Saat Kritik dan Solusi Berjalan Beriringan
Kenaikan harga pangan bukan persoalan Sulut semata.
Ini persoalan nasional yang mencerminkan dinamika global dan kompleksitas rantai pasok dalam negeri.
Namun di tengah kritik dan tekanan, respons cepat pemerintah dan aparat keamanan menunjukkan bahwa solusi sedang diupayakan bukan dengan kata-kata, tapi dengan langkah nyata di lapangan.
Dan bagi masyarakat Sulut, mungkin ini bukan waktu untuk saling menyalahkan, melainkan saatnya untuk saling menguatkan. (lix)
