Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bergerak cepat menghadapi ancaman kelangkaan beras yang mulai terasa di beberapa wilayah. Gubernur Sulut menginstruksikan pelaksanaan operasi pasar besar-besaran di titik-titik rawan, sebagai langkah nyata menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok.
Operasi ini dipimpin langsung oleh Asisten II Pemprov Sulut, Christian Talumepa, dengan melibatkan Bulog dan instansi terkait. Sementara itu, Asisten I Setdaprov Sulut, Denny Mangala, menegaskan komitmen pemerintah untuk turun langsung ke lapangan."
Kami akan verifikasi langsung laporan kelangkaan. Jika ada penimbunan, kami tidak segan-segan menyeret pelaku ke jalur hukum," tegas Mangala.
Ia memberikan peringatan keras kepada para tengkulak yang mencoba memainkan stok dan harga. Jika terbukti melakukan penimbunan, Pemprov akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Mangala juga menyebutkan bahwa fenomena kelangkaan beras ini berskala nasional, namun Pemprov Sulut telah mengambil langkah-langkah strategis demi mengamankan pasokan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi rentan.
Beberapa langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan Pemprov Sulut, antara lain, Operasi pasar murah di lokasi rawan Penguatan pengawasan distribusi dan harga melalui Satgas Pangan,Revitalisasi sistem logistik pangan daerah Peningkatan produktivitas petani lokal"
Krisis beras ini tidak sederhana. Ini masalah dari hulu ke hilir. Tapi kami tidak tinggal diam. Komitmen kami jelas: lindungi masyarakat dan jaga stabilitas pangan Sulut," tandas Mangala.
Dengan aksi cepat dan koordinasi lintas sektor, Pemprov Sulut menunjukkan keseriusan dalam menangani isu pangan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam spekulasi pasar, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi Sulut di tengah tantangan nasional.
