Minahasa--Smnc--Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memperkuat upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran keluarga dan optimalisasi sumber daya lokal.
Ketua TP PKK Minahasa, Martina Watok Dondokambey-Lengkong, menyampaikan pentingnya peran aktif ibu dan keluarga dalam pemantauan gizi anak, sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda D. Watania, menegaskan komitmen Pemkab untuk mencapai Minahasa Bebas Stunting.
Penegasan komitmen ini disampaikan dalam workshop Percepatan Penanganan Stunting, di Balai Desa Tonsealama, Tondano Utara, Rabu (15/10/2025).
Ketua TP PKK Minahasa, Martina Watok Dondokambey-Lengkong, dalam paparannya menggarisbawahi tugas konkret PKK di lapangan.
“Tugas pokok PKK adalah memastikan setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal enam kali, termasuk edukasi pentingnya dua kali pemeriksaan oleh dokter dengan USG untuk memantau kesehatan janin,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong peran PKK dalam memberikan pendampingan dan kepedulian terhadap perkembangan otak anak.
Ia juga meminta kader PKK untuk menyosialisasikan pentingnya asupan protein hewani seperti telur, ikan, ayam, dan daging untuk anak di atas enam bulan, sekaligus melawan mitos yang salah mengenai gizi.
Untuk solusi gizi di tingkat keluarga, Ketua PKK Minahasa juga menekankan gerakan pemanfaatan pekarangan. “Ini menjadi tugas dari Pokja 3, yaitu ternak ayam dan kolam lele sebagai solusi gizi yang bisa didapatkan dari halaman rumah kita,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ibu membaca Kartu Menuju Sehat (KMS) dan mewaspadai jika garis pertumbuhan mendatar atau menurun sebagai sinyal bahaya. Selain itu, imbauan untuk menghindari perkawinan dini juga ditekankan.
Sementara itu, Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, MSi, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti penanganan stunting sebagai isu penting yang memengaruhi kualitas generasi masa depan.
“Stunting bukan hanya tentang kondisi fisik anak yang pendek, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Untuk kepentingan Indonesia Emas 2045, kita harus menyiapkan generasi potensial,” tegas Sekda Lynda Watania.
Sekda Lynda Watania menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh Bupati seorang diri, melainkan membutuhkan kerja kolaboratif. “Bupati memiliki fungsi mengoordinasikan, tetapi yang akan bergerak adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sampai ke tingkat desa/kelurahan.
Ibu-ibu (PKK) sangat dekat dengan masyarakat, yang paling tahu persis karakteristik desa, remajanya, hingga keluarga-keluarga baru,” kata Sekda Lynda.
Dalam sambutan Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., yang dibacakan oleh Plt. Camat Tondano Utara, Drs. Lexie S.J. Korengkeng, M.T., disebutkan komitmen Pemkab Minahasa untuk menjadikan daerah bebas stunting pada tahun 2045.
Komitmen ini diwujudkan melalui kerja nyata, mulai dari perencanaan, intervensi gizi spesifik dan sensitif, hingga pemantauan berkesinambungan.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah seperti Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
“Penanganan stunting bukan hanya urusan gizi, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial kita bersama dalam mempersiapkan masa depan anak-anak Minahasa,” pesan Bupati yang dibacakan oleh Plt. Camat
