Manado — Ketua Kita Prabowo (KIPRA) Sulawesi Utara (Sulut), Berty Togas, melalui Ketua Bidang Dana dan Usaha KIPRA Sulut, Daisy Wenur, menepis keras tudingan liar di media sosial yang menyebut para staf khusus (stafsus) Gubernur Sulut menerima “gaji buta”. Menurutnya, isu tersebut hanyalah gorengan politik yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan citra pemerintahan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK–Victory).
“Itu murni serangan politik. Faktanya, para staf khusus Gubernur justru berperan aktif membantu jalannya pemerintahan di berbagai sektor,” tegas Daisy, Rabu (15/10/2025).
Ia menilai, isu tersebut merupakan upaya sistematis untuk menggiring persepsi publik agar menilai buruk kinerja pemerintah provinsi.
“Mereka tidak hanya menggoreng isu staf khusus, tapi juga mengaitkannya dengan masalah jalan rusak. Ini manipulatif dan tidak logis. Semua pembangunan ada tahapannya, tidak bisa serta-merta dilakukan hanya karena desakan opini di media sosial,” ujarnya.
Daisy yang akrab disapa Ibu Beb menegaskan, sebanyak 36 staf khusus Gubernur Sulut memiliki tugas dan bidang kerja yang jelas, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, hingga investasi dan komunikasi publik.
“Mereka bukan figur simbolik. Banyak di antara mereka yang justru menjadi sumber analisis dan masukan strategis dalam setiap kebijakan pemerintah. Jadi tuduhan ‘gaji buta’ itu tidak benar sama sekali,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan staf khusus justru mencerminkan modernisasi birokrasi, di mana pemerintah menggandeng tenaga profesional untuk mempercepat proses kerja dan memperluas jangkauan komunikasi dengan masyarakat.
“Kalau mereka tidak bekerja, pasti terlihat hasilnya. Tapi faktanya, banyak kebijakan cepat dan inovasi lapangan lahir dari kolaborasi antara pemerintah dan para stafsus ini,” jelasnya.
Daisy juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan narasi negatif yang sengaja dibuat untuk memecah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor menjalankan kepemimpinan yang kolaboratif. Mereka membuka ruang bagi profesional dan masyarakat untuk turut serta. Jadi jangan sampai opini murahan di media sosial merusak semangat pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintahan YSK–Victory saat ini tengah fokus memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan, dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Ini bukan soal like dan share di media sosial, tapi tentang kerja nyata di lapangan. Pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan untuk opini,” tandasnya.
Menutup keterangannya, Daisy menegaskan bahwa KIPRA Sulut akan terus berdiri di sisi pembangunan dan mendukung program strategis pemerintah provinsi yang berpihak pada rakyat.
“Yang benar kita dukung, yang salah kita luruskan. Tapi tudingan ‘stafsus gaji buta’ itu jelas tidak benar dan hanya propaganda politik,” tegasnya.
