MANADO — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menghadirkan perspektif berbeda dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang berlangsung di Ruang CJ. Rantung, Rabu (19/11/25). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius memaparkan kondisi fiskal daerah yang berada dalam tekanan signifikan sekaligus menawarkan sejumlah strategi pembiayaan alternatif untuk menjaga stabilitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.
Penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama. Berdasarkan pemaparan Gubernur, Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2026 di seluruh wilayah Sulut turun lebih dari Rp3,1 triliun, sementara Pemprov Sulut sendiri mengalami pengurangan anggaran mencapai Rp594 miliar.
Kondisi ini diperberat oleh penghapusan DAK Fisik dan Insentif Fiskal, serta fakta bahwa sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) terserap untuk pembayaran gaji ASN sebesar Rp1,1 triliun, ditambah kewajiban pelunasan pinjaman PEN.
“Ruang fiskal daerah semakin menyempit. Situasi ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan prioritas,” ujar Gubernur Yulius secara tegas.
Selain menghadapi tekanan belanja wajib, Sulut juga diklasifikasikan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah berdasarkan PMK 65/2024. Hal tersebut menuntut langkah-langkah kreatif agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana.
Di hadapan peserta sarasehan, Gubernur Yulius menekankan bahwa Pemprov Sulut kini tengah mengkaji sejumlah opsi pembiayaan alternatif, antara lain melalui, optimalisasi belanja kementerian/lembaga di daerah, skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), serta peluang penerbitan obligasi maupun sukuk daerah.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa penerapan obligasi daerah memiliki tantangan tersendiri, seperti rendahnya literasi terkait instrumen tersebut, perlunya pembentukan Debt Management Unit (DMU) dengan SDM yang kompeten, serta regulasi berlapis yang harus dipenuhi. Selain itu, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Provinsi Sulut saat ini masih berada di bawah standar minimum 2,5 akibat penurunan pendapatan daerah.
“Walaupun Sulut telah memenuhi batas rasio utang dan defisit APBD, DSCR masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dalam bentuk pendampingan dan penyempurnaan regulasi sangat diperlukan,” jelasnya.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” tetap menjadi komitmen pemerintah daerah. Target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, seperti pertumbuhan ekonomi hingga 8,8 persen, peningkatan daya saing, dan penguatan ketahanan pangan serta energi, tetap menjadi prioritas.
Namun, ia tidak menampik bahwa seluruh agenda tersebut membutuhkan fondasi fiskal yang stabil dan terkelola dengan baik.
Dalam forum tersebut, Gubernur Yulius menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberi dukungan lebih besar, khususnya melalui, pendampingan penyusunan regulasi penerbitan obligasi, pembentukan DMU di daerah, pelatihan teknis bagi aparatur, serta insentif khusus bagi daerah yang menerbitkan obligasi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal MPR RI yang telah memfasilitasi sarasehan nasional ini, yang menurutnya sangat penting dalam memperluas pemahaman mengenai instrumen pembiayaan daerah.
