MANADO - Pagi itu, Aula Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tampak lebih ramai dari biasanya.
Kursi-kursi yang disusun rapi terisi oleh para ketua panti, para pengurus lembaga kesejahteraan sosial, dan sejumlah pendamping.
Mereka datang dari berbagai penjuru Sulawesi Utaradari Manado hingga Bitung, dari Minahasa sampai Kotamobagu—membawa harapan yang sama: memastikan anak-anak dan warga binaan penyandang disabilitas di tempat mereka tetap mendapat perhatian pemerintah.
Hari itu, Rabu (19/11/2025), Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus mengambil satu langkah penting. Tidak ada seremoni mewah, tidak ada publikasi besar-besaran. Yang ada hanya komitmen, dan itu sudah sangat berarti.
Melalui Dinas Sosial Sulut, penandatanganan administrasi bantuan sosial dilakukan bersama 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang selama ini menjadi rumah dan tempat pemulihan bagi penyandang disabilitas. Bagi mereka, bantuan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah oksigen untuk melanjutkan pelayanan.
Plt. Kepala Dinas Sosial Sulut, Drs. Andra Mawuntu, membuka acara dengan penjelasan lugas. Ia tahu kondisi daerah sedang tidak mudah.
Anggaran serba ketat. Kebutuhan semakin tinggi. Namun di tengah tekanan itu, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: mereka yang paling rentan, yang tak mampu bersuara lantang di ruang publik—penyandang disabilitas.
“Kondisi anggaran memang sangat sulit, namun pemerintah terus berupaya agar penyandang disabilitas di Sulawesi Utara tetap memiliki alokasi bantuan,” katanya. Kalimat itu disampaikan tanpa drama, tetapi semua yang hadir tahu bahwa perjuangan mempertahankan anggaran ini tidak sederhana.
Sebelum bantuan diberikan, seluruh lembaga telah melalui proses verifikasi ketat. Mawuntu menegaskan, tidak ada jalan pintas.
“Lembaga yang terdaftar sudah melewati verifikasi berkas secara lengkap,” ujarnya.
Suasana sedikit mencair ketika Mawuntu mengingatkan para pengurus panti agar transparan dan segera menyampaikan keluhan jika ada masalah.
“Kalau ada apa-apa, langsung datang ke Dinsos. Jangan bataria di medsos,” katanya, membuat beberapa peserta tersenyum. Arahan itu, tegasnya, adalah perintah langsung dari Gubernur Yulius—yang ingin agar proses bantuan berjalan bersih, rapi, dan penuh tanggung jawab.
Di antara hadirin, beberapa ketua panti tampak mengangguk pelan. Mereka tahu betul bagaimana kondisi di lapangan. Anak-anak di panti bukan hanya butuh makanan dan tempat tinggal, tetapi juga terapi, pendampingan, dan perhatian yang tak putus. Bantuan pemerintah, sekecil apa pun, selalu berarti.
Para pimpinan LKS yang hadir berasal dari:
- Manado
- Bitung
- Minahasa
- Minahasa Utara
- Minahasa Selatan
- Tomohon
- Kota Kotamobagu
Mereka membawa cerita masing-masing: ada yang mengurus anak dengan kebutuhan khusus, ada yang merawat penyandang disabilitas berat yang tidak lagi memiliki keluarga, ada pula yang menjalankan panti kecil dengan tenaga relawan.
Bagi mereka, perhatian pemerintah provinsi bukan sekadar formalitas. Ini adalah pengakuan bahwa perjuangan mereka dihargai.
Kegiatan itu turut didampingi oleh Jordan O. Pangkerego, S.STP, MAP, Plh. Kabid Rehabilitasi Sosial, dan Muh. S. Langga, SE, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas—dua sosok yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan panti-panti sosial.
Di akhir kegiatan, Mawuntu menyampaikan satu pesan yang terasa seperti janji moral:
“Gunakan bantuan ini untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Itu yang selalu ditekankan Pak Gubernur.”
Hari itu, bantuan yang ditandatangani mungkin tidak mengubah semuanya. Namun bagi banyak panti, itu berarti lampu akan tetap menyala, dapur tetap berasap, dan terapi untuk anak-anak tetap berjalan. Ketika anggaran daerah seret dan tekanan fiskal menyesakkan, komitmen seperti ini bukan hal yang kecil.
Dan bagi Gubernur Yulius Selvanus, memastikan penyandang disabilitas tetap diperhatikan bukan hanya kebijakan—melainkan tanggung jawab yang harus dijaga, apa pun kondisinya. (*)
